Petani di Lampung Luapkan Masalah ke DPRD, Tidak Ingin Hanya Dimanfaatkan Saat Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Ratusan petani dari berbagai daerah di Lampung menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2025. Mereka mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Lampung, Rabu (24/09/2025), untuk menyuarakan tuntutan terkait reforma agraria dan keadilan bagi petani.

Aksi itu digerakkan oleh Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL). Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penyelesaian konflik agraria, pemberantasan mafia pangan dan tanah, hingga pembenahan tata niaga pertanian di daerah.

“Jika rakyat sudah disakiti, mungkin kalian tak akan lagi ada di sini (DPRD). Jangan pernah mengkhianati hati rakyat. Tanah kami dianggap hutan register, tapi saat pemilu kami tetap diminta suara,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.

Selain reforma agraria, massa aksi juga menegaskan tujuh tuntutan utama lainnya, di antaranya:

1. Menstabilkan harga hasil panen agar petani tidak merugi.2. Menghentikan impor pangan, seperti jagung, singkong, dan cabai, yang dinilai mematikan kedaulatan petani.3. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha tani.4. Menjadikan subsidi pupuk, alat mesin pertanian (alsintan), dan sarana produksi lain sebagai program prioritas.5. Mengawasi program pertanian serta memberi sanksi kepada pihak yang merugikan petani.6. Menjamin ketersediaan lahan garapan bagi petani.7. Membagikan tanah eks-HGU perusahaan yang habis masa berlaku kepada petani dengan sistem plasma.

Tidak berselang lama, perwakilan petani diperkenankan masuk untuk berdialog dengan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bersama sejumlah anggota DPRD di Ruang Abung, Kantor Pemprov Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Jihan menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria di Lampung.

“Sesuai arahan Gubernur Mirza, kami akan segera membentuk tim fasilitasi. Kami yakin bisa mengawal harapan masyarakat. Kami juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar penyelesaiannya komprehensif,” kata Jihan.

Tim tersebut rencananya akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), stakeholder terkait, hingga unsur masyarakat.

Koordinator PPRL, Yohanes Joko Purwanto, menyambut baik respons pemerintah. Namun, ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal janji tersebut agar segera direalisasikan.

“Kami senang dengan respons Pemprov, tapi kami juga meminta Ibu Wagub menemui massa yang masih menunggu di luar,” ujar Joko.

Audiensi itu juga dihadiri perwakilan masyarakat korban konflik agraria, di antaranya warga Tulangbawang yang bersengketa dengan PT Benhil, masyarakat Bandar Lampung dengan PT KAI, hingga petani dari berbagai wilayah yang bersinggungan dengan mafia tanah.

Hadir pula Sekda Lampung Marindo Kurniawan, serta anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, Munir Abdul Haris, dan M Reza Berawi.