Heboh SKCK Palsu di Makassar Bikin Resah Honorer Pendaftar PPPK, Anggota Polisi Diperiksa Propam

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah honorer pendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan resah beredar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu. Sedikitnya empat warga dilaporkan menjadi korban.

Kasus ini bermula ketika seorang warga berinisial SR meminta bantuan kepada anggota Polrestabes Makassar berinisial Bripka E untuk memudahkan pembuatan SKCK, yang menjadi salah satu syarat administrasi pendaftaran PPPK.

Bripka E menyanggupi permintaan itu dengan meminta bayaran Rp100 ribu. Ia lalu menghubungi seorang rekannya berinisial H untuk membuatkan SKCK. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada SR.

Namun, saat SR mencoba mengunggah SKCK itu ke sistem pendaftaran PPPK, ia mengalami kendala. SR kemudian mendatangi Mal Pelayanan Publik Makassar untuk meminta bantuan. Saat itulah terungkap bahwa SKCK yang diterimanya ternyata palsu.

Dokumen tersebut hanya dicetak di atas kertas HVS putih biasa, berbeda jauh dengan SKCK asli yang menggunakan kertas tebal berwarna kuning serta memiliki nomor registrasi khusus.

Kasus ini pun mencuat ke publik hingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal itu karena kasus ini terjadi saat ribuan tenaga honorer tengah memperjuangkan nasib untuk bisa diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu di pemerintah daerah.

Kasi Propam Polrestabes Makassar, Kompol Ramli, membenarkan adanya dugaan SKCK palsu tersebut. Ia mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan dan memeriksa sejumlah pihak terkait.

“Kita masih dalami. Sudah kami ambil keterangannya,” kata Ramli, Sabtu (20/9/2025).

Ramli menyebut Bripka E sudah diperiksa dan mengaku hanya berperan sebagai perantara. Menurut keterangan Bripka E, SKCK palsu itu dibuat oleh seseorang berinisial H.

“Itu anggota memang membantu mengurus, tapi bukan dia yang memalsukan. Jadi keterlibatannya masih sebatas perantara. Untuk pelaku pembuat SKCK (palsu) belum bisa kita buktikan,” jelasnya.

Selain Bripka E, penyidik juga telah memeriksa SR sebagai korban. Langkah itu dilakukan untuk menelusuri lebih jauh keterkaitan antara Bripka E, H, dan para korban lainnya.

“Ada empar korbannya, termasuk SR yang sudah kami periksa,” ungkap Ramli.

Ia menegaskan, jika nantinya keterlibatan Bripka E maupun pihak lain dalam pembuatan SKCK palsu terbukti, maka Propam akan memberikan sanksi tegas.

“Kalau terbukti, anggota akan diproses disiplin dan etik. Sementara untuk pelaku pembuat SKCK palsu akan diproses pidana,” pungkasnya.