NTT Masuk 10 Besar Pengiriman PMI ke Luar Negeri, Kasus Migran Ilegal Mendominasi

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Irjen Pol Duyono mengungkapkan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini masuk dalam 10 besar pengirim pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri pada tahun 2025, dengan 2.249 orang tercatat berangkat secara prosedural.

Namun, jumlah pekerja migran ilegal diperkirakan jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai 95 persen dari total keberangkatan.

"Mayoritas korban TPPO dan kekerasan di luar negeri adalah mereka yang berangkat secara ilegal tanpa dokumen, tanpa kontrak kerja, tanpa pelatihan. Ini yang kita lawan bersama," kata Duyono.

Hal itu dia sampaikan dalam deklarasi bersama memberantas penempatan ilegal PMI dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kupang, NTT, Rabu (6/8).

Dia juga mengingatkan praktik migrasi ilegal seringkali memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi seperti melalui negara ketiga sebelum tiba di tempat tujuan, misalnya lewat Malaysia, Kamboja atau Singapura, untuk mengelabui deteksi pihak berwenang.

Dia menambahkan, kementerian akan mendorong pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif) di seluruh wilayah NTT, sebagai model pemberdayaan dan perlindungan pekerja migran sejak dari kampung halaman.

Di tempat sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa persoalan migrasi ilegal dan perdagangan orang adalah isu lama yang perlu diselesaikan dengan langkah luar biasa dan kolaborasi nyata.

"Kita ingin warga yang bekerja ke luar negeri berangkat dengan legal, siap secara skill, terlindungi secara hukum, dan kembali dengan selamat. Tidak bisa lagi kita membiarkan praktik pengiriman ilegal ini terjadi terus-menerus," tegas Melki.

Melki turut menyoroti peran para pejuang kemanusiaan dan jurnalis yang telah membongkar sindikat perdagangan orang.

Dia memberi apresiasi kepada Suster Naura, Pendeta Debi dan seorang wartawan asal NTT yang nyaris kehilangan nyawa ketika menyusup ke jaringan TPPO hingga ke Malaysia demi membuka praktik perdagangan manusia.

“Mereka adalah Srikandi-srikandi kita. Mereka membuktikan bahwa perdagangan manusia itu nyata dan terjadi di depan mata kita. Ini bukan sekadar isu, ini tragedi kemanusiaan,” ucapnya.

Gubernur dan Kementerian sepakat untuk membentuk pusat-pusat informasi migrasi, pelatihan, serta memperkuat peran desa sebagai benteng awal pencegahan.

Bahkan dia mengusulkan agar lembaga keagamaan ikut menjadi bagian dari proses legalisasi pekerja migran, seperti yang sudah dilakukan di Filipina.

“Kalau perlu, pemberangkatan PMI dimulai dari gereja, masjid, atau komunitas keagamaan, yang bisa melakukan verifikasi sosial awal. Kita pastikan siapa yang berangkat benar-benar siap dan legal,” tandasnya.