Korupsi Kapal Mewah Pemprov Sultra Rp 9,8 Miliar Mandek, Seret Nama Saudara Pebisnis Terkenal

Liputan6.com, Jakarta - Polda Sulawesi Tenggara belum menuntaskan penyidikan kasus korupsi kapal pesiar di Pemprov Sulawesi Tenggara tahun 2020. Saat itu, pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Mazi, membeli kapal bodong senilai Rp9,8 miliar di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta.

Diketahui, pemprov menangani pengadaan yacht merek azimuth Atlantis, melalui lelang di LPSE Sultra. Terungkap setelah 2 tahun lebih dipakai pemprov, pemiliknya ternyata menjual ke pemprov saat masih berbendera Singapura. Kapal ini juga tercatat berstatus izin impor sementara dan masuk beroperasi id Indonesia dengan mengurus izin wisata.

Saat ini, penyidik Polda Sulawesi Tenggara sudah menyita barang bukti kapal pesiar bodong. Status kapal juga dalam pantauan Kantor Bea Cukai Kendari. Kapal tengah terparkir di sisi pelabuhan penyeberangan Nusantara Kendari. 

Hingga memasuki tiga tahun penyelidikan, polisi belum menetapkan tersangka kasus kapal pesiar bodong. Padahal, penyidik sudah meminta keterangan 24 saksi di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara sejak 2023.

Alasannya, hingga menjelang 2 tahun peyidikan, BPKP Sulawesi Tenggara belum melakukan dan mengeluarkan hasil audit. 

Polisi sudah memeriksa saksi di Setda Sultra, biro umum, pihak perusahaan kontraktor, direktur perusahaan hingga pemilik dan penjual kapal. Terkait pemeriksaan mereka, polisi juga sudah meminta keterangan pihak Bea Cukai Kendari.

Selama kasus kapal bodong terkuak ke publik, sudah terjadi 4 kali pergantian kasubdit tipidkor di ditreksimsus polda. Saat memulai penyelidikan awal, Kasubdit Tipidkor dijabat Kompol Honesto R Dasinglolo.

Kemudian, ia digantikan Kompol I Gede Pranata Wiguna. Tak menjabat lama, Gede Pranata diganti Kompol Rico Fernanda.

Namun, Rico juga tak menjabat lama. Dia pindah tugas menjabat Kapolres Konawe Utara. Posisinya, kemudian dijabat AKBP Ario Putranto.

Seperti halnya Rico, Ario dimutsi pada Juli 2025. Ia menjabat 6 bulan sebagai kasubdit. Kemudian pindah tugas sebagai Kapolres Luwu di Sulawesi Selatan. Hingga Senin (14/7/2025), posisi Kasubdit III Tipidkor Polda Sulawesi Tenggara masih kosong.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Iis Kristian saat dikonfirmasi Liputan6.com membenarkan, saat ini posisi Kasubdit Tipidkor sedang kosong.

"Untuk posisi ini, ada proses salah satunya wanjak, kemudian keluar surat perintah mutasi," kata Iis Kristianto.

Bersamaan dengan pindahnya Ario Putranto, Dirkrimsus Polda Sulawesi Tenggara juga berganti. Kombes Bambana Widjanarko yang menjabat sejak kasus mulai bergulir pada 2023, digantikan oleh Kombes Pol Dody Ruyatman.

Sosok Dody Ruyatman, bukan orang baru. Bisa dibilang ia hanya berpindah ruang kerja. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Dirkrimum Polda Sulawesi Tenggara yang gedung kantornya berdampngan dengan Ditkrimsus.

Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Widjanarko, memimpin langsung gelar perkara sejumlah kasus menonjol di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara, Selasa (8/7/2025). Namun, saat wartawan mengkonfirmasi, Kapolda enggan membalas pesan wartawan.

Kasus bermula pada Februari 2020, pemprov melalui sekretariat daerah, mengeluarkan rilis terbuka di LPSE. Saat itu, website LPSE.sultraprov.go.id, berisi pengumuman sudah menuntaskan sebuah tender belanja modal pengadaan alat-alat angkutan diatas air bermotor penumpang-belanja modal pengadaan speed boat.

Data LPSE, mencantumkan nilai kontrak mencapai Rp 12.181.600.000, Sedangkan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) mencapai Rp 9.990.200.000.

PT Wahana, kontraktor pemenang tender pengadaan speed boat membeli kapal di wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta. Kapal yang dibeli, bermerek Azimuth Atlantis, senilai Rp 9,8 miliar.

Kapal tersebut, digunakan di wilayah PIK Jakarta untuk melayani wisatawan lokal dan mancanegara. Dengan anggaran sebesar ini, PT Wahana nekat membeli kapal berstatus barang bekas pakai.

Status kapal yang merupakan barang bekas, terungkap pertengahan tahun 2023. Saat itu, kapal ini sudah dalam pantauan Kantor Bea Cukai Marunda Jakarta. Sebab, yacht buatan Jerman ini, ternyata hanya berstatus izin impor sementara saat masuk di Indonesia.

Fakta lainnya, polisi mengungkapkan jangka waktu impor sementara yacht Azimuth, sudah habis sejak akhir 2020. Agar tetap bisa beroperasi di Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Impor Sementara, izin mesti diperpanjang.

Namun, sebelum memperpanjang izin impor sementara, pemilik kapal sudah menjual yacht ke pemprov Sultra. Setelah itu, pemprov membawa dan memgoperasikan kapal di Sultra sejak 2020 hingga 2023.

Pada 2023, Bea Cukai Marunda Jakarta yang sudah memantau aktivitas yacht ini, menemukan keberadaannya di Pelabuhan Nusantara Kendari. Marunda kemudian berkoordinasi dengan Kantor Bea Cukai Kendari. Setelah penyitaan yang dilakukan Bea Cukai, mulai terungkap korupsi kapal yang diduga merugikan negara hingga Rp 9,8 miliar.

Saat diperiksa polisi, kontraktor mengakui, pemprov membeli yacht bekas bodong itu, dari seorang bernama Toto di wilayah PIK Jakarta. Informasi dari Kasubdit Tipidkor sebelumnya, AKBP Honesto R Dasinglolo, Toto meninggal dunia di tengah penyelidikan kasus.

Namun, Informasi yang dihimpun dari salah seorang sumber di Pemprov Sulawesi Tenggara, kapal diduga milik seorang pria berinisial RMW. Pemilik kapal ini, diketahui saudara kandung dari salah satu pengusaha nasional bernisial TM.  

Diduga, uang pembelian kapal senilai Rp 8,9 miliar, bukan ditransfer ke rekening Toto yang disebut polisi sudah meninggal dunia. Namun, uang sebanyak ini secara bertahap ditransfer ke rekening milik RMW.

Dikonfirmasi terkait hal ini, penyidik enggan berbicara banyak. Polisi beralasan, jumlah nominal uang yang ditransfer dan rekening tujuan, merupakan fakta penyidikan yang akan disampaikan selanjutnya ke publik mengenai dugaan kerugian negaranya.

Dirkrimsus Polda Sultra Kombes Pol Dody Ruyatman melalui Kanit Tipidkor Kompol Nyoman Gede Arya mengkonfirmasi, saat ini penyidik juga belum memeriksa RMW. Polisi juga belum meminta keterangan RMW untuk masuk dalam BAP terkait penjualan kapal ke Pemprov saat masih berbendera Singapura dan masuk ke Indonesia menggunakan izin wisata.

"Belum ada pemeriksaan kearah sana untuk proses ini, kalau ada pengiriman berkas (ke Kejaksaan Tinggi) dan ada permintaan ke arah sana (periksa RMW), mau tidak mau kami akan lakukan hal-hal itu untuk melengkapi," ujar Nyoman Gede.

Nyoman Gede menambahkan, saat ini pihaknya sementara menunggu hasil audit BPKP Sultra. Polisi akan menetapkan nama tersangka setelah audit BPKP tuntas.