Korban Tanah Bergerak di Pasirmunjul Purwakarta Dapat Bantuan Rp10 Juta

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyalurkan bantuan berupa uang tunai senilai Rp10 juta kepada warga terdampak bencana pergerakan tanah di Kampung Cigintung, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.

Bantuan yang diberikan kepada 86 kepala keluarga (KK) tersebut berasal dari program BJB Peduli dan Baznas Jawa Barat untuk biaya sewa hunian sementara selama proses relokasi.

Dedi Mulyadi mengingatkan, setelah menerima dana bantuan tersebut, warga segera mencari tempat tinggal sementara. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi membludaknya jumlah pengungsi di tempat penampungan.

"Bapak ibu nanti setelah menerima uang, sore ini juga langsung meninggalkan tempat penampungan," kata Dedi, dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu, 21 Juni 2025.

Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein juga meminta warga segera mengosongkan lokasi pengungsian. 

Dia lantas memaparkan dua alternatif relokasi bagi warga terdampak. Pertama, memanfaatkan lahan seluas 15.000 meter persegi milik PTPN sebagai tempat relokasi.

Sementara opsi kedua, membangun rumah di tanah milik warga sendiri. Saat ini, pemerintah daerah telah melakukan pendataan lebih dari 40 lahan warga yang memungkinkan pembangunan rumah.

"Sore ini tempat pengungsian harus segera dikosongkan dan mereka harus mencari tempat hunian sementara, sambil menunggu relokasi," ucap Zein.

Simak Video Pilihan Ini:

Diketahui, bencana longsor dan tanah bergerak di Desa Pasirmunjul menyebabkan kerusakan besar, terutama di Kampung Ciginting dengan 54 rumah mengalami rusak berat.

Saat ini, tercatat 56 jiwa mengungsi ke kantor desa, 91 jiwa tinggal bersama kerabat dekat, dan 102 jiwa masih bertahan di wilayah terdampak.

Selain rumah rusak, jalan desa juga terputus dan satu mesjid turut terdampak. Di sisi lain, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan luas wilayah terdampak, dari sebelumnya hanya 2 hektar, kini mencapai 10 hektar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta telah menetapkan status Tanggap Darurat Gerakan Tanah selama 14 hari, dari 16 Juni hingga 1 Juli 2025.

Penulis: Arby Salim