Polda Lampung Bongkar Tambang Ilegal, Diduga Jadi Biang Kerok Banjir di Bandar Lampung

Liputan6.com, Lampung - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung mengungkap adanya aktivitas tambang ilegal dan pengerukan bukit yang diduga menjadi biang kerok banjir di sejumlah kawasan Kota Bandar Lampung.

Langkah tersebut bermula dari rapat koordinasi penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung pada 9 April 2025.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas indikasi aktivitas mencurigakan yang berdampak serius terhadap lingkungan.

“Sejak 11 April hingga 11 Mei 2025, kami bersama DLH turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi beberapa titik. Hasilnya, ditemukan adanya penambangan tanpa izin dan pengerukan bukit yang disamarkan sebagai pembangunan perumahan serta lahan parkir alat berat,” ungkap Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Derry Agung Wijaya, Minggu (11/5/2025).

Simak Video Pilihan Ini:

Dalam verifikasi di lapangan, tim gabungan menemukan enam lokasi yang terindikasi tambang ilegal. Sebagai bentuk tindakan awal, petugas memasang plang peringatan di seluruh titik tersebut. Plang peringatan juga disertai Berita Acara (BA).

Satu BA dan plang diberikan langsung kepada pihak legal PT Membangun Sarana Bangsa (MSB), dua lainnya diserahkan kepada satpam karena tidak ditemukan pemilik, dan tiga sisanya dititipkan kepada lurah setempat lantaran lokasi tidak berpenghuni.

Dari enam titik tersebut, tiga kini dalam penyelidikan intensif. Lokasi-lokasi ini diduga dikelola oleh PT MSB, PT Campang Jaya, dan PT JC. Sementara tiga titik lainnya masih dalam proses penelusuran untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.

Polda Lampung juga telah melakukan pengumpulan data dan keterangan (pulbaket) dari warga sekitar dan pihak terkait, meskipun terkendala oleh minimnya aktivitas saat pemeriksaan dilakukan.

Kombes Derry menegaskan, aktivitas tambang ilegal dan pengerukan bukit yang ditemukan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga memperparah risiko banjir yang selama ini melanda Kota Bandar Lampung.

“Kerusakan lingkungan akibat pengerukan bukit secara masif ini sangat berdampak pada sistem drainase dan resapan air. Ini jelas memperparah potensi banjir,” tegasnya.

Para pelaku terancam dijerat Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Pasal 109 dan/atau Pasal 114 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyidikan terhadap PT MSB masih berada di tahap penyelidikan (lidik), sementara dugaan keterlibatan dua perusahaan lainnya, PT SB dan PT AB, tengah diklarifikasi lebih lanjut.