Soal Curang dan Nyontek di Dunia Pendidikan, Ini Pendapat Pakar UGM

Liputan6.com, Yogyakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei nilai Indeks Integritas Pendidikan tahun 2024 pada pekan lalu di angka 69,50, atau berada di level Korektif. Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL-UGM Dede Puji Setiono, menilai indeks integritas pendidikan ini menjadi peringatan dan perhatian semua pemangku kepentingan, karena hal ini cermin dari sistem dunia pendidikan Indonesia yang menurutnya terjebak antara idealisme dan realitas pragmatis dalam membentuk SDM yang berkualitas dan berintegritas.

“Jika kita mau jujur, ini bukan sekadar masalah angka, melainkan pertanda bahwa nilai-nilai integritas masih kalah saing dengan budaya “yang penting kelar”. Tetapi, sebagai akademisi, saya juga melihat ini sebagai kesempatan untuk merevitalisasi sistem,” kata Dede, Jumat (2/5/2025).

Menurut Dede dari hasil survei KPK ini ia mengusulkan Kemendikti Saintek dan Kemendikdasmen perlu merancang program integritas berbasis bukti misalnya, memasukkan modul anti-korupsi dalam kurikulum pelatihan guru atau membuat sistem penghargaan bagi sekolah yang transparan. Selain itu ada tantangan mengubah narasi bahwa “kejujuran itu mahal”. Di sekolah, siswa jujur sering dianggap naif, sementara yang curang dipuji sebagai “pintar mencari celah”.

Dede mengatakan dari kondisi ini adalah kegagalan sistem evaluasi yang terlalu kaku di dunia pendidikan Indonesia. Apalagi ujian nasional atau ujian ujian sejenis yang sifatnya menguji “hafalan” tanpa critical thinking, misalnya, menjadi momok yang memaksa siswa mencari jalan pintas. "Padahal, di negara lain, seperti Finlandia misalnya, sudah membuktikan: kurikulum fleksibel dan minim ujian standar, justru melahirkan generasi kreatif."

Menurut Dede praktik gratifikasi dan nepotisme tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan kampus, sehingga perlu ada upaya untuk mencegah dan mengatasi praktik ini dengan kebijakan yang lebih radikal. Salah satunya, pihak kampus harus mempublikasikan rincian anggaran secara real-time di platform daring sehingga masyarakat tahu tarif dan biaya di setiap layanan. "Selanjutnya untuk sistem pengadaan barang harus melibatkan auditor independen, bukan sekadar panitia internal yang bisa diatur."

Sedangkan untuk menghilangkan budaya, menurutnya sudah saatnya pihak kampus menerapkan prinsip “blind selection” dalam rekrutmen vendor atau staf secara lebih serius. Nama perusahaan dan pemiliknya disembunyikan saat penilaian proposal. “Dengan begitu, ‘koneksi’ tak lagi jadi senjata utama. Dan yang terpenting, sanksi! Rektor atau kepala sekolah yang terbukti nepotisme harus dicabut jabatannya, bukan hanya diberi teguran,” tuturnya.

Menurutnya jika seluruh kebijakan radikal ini dibuat, berharap sekolah dan kampus Indonesia bisa jadi laboratorium integritas. Ia membayangkan nantinya siswa SD berani menegur temannya mencontek, dosen menolak hadiah dari mahasiswa dengan bangga, dan Rektor menentukan pemenang tender karena kualitas proposal, bukan karena “kenalan lama”.

“Untuk mencapainya, kita perlu revolusi mindset. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tapi pembentuk karakter. Kurikulum harus diperbaiki, kurangi jam hafalan, tambahkan proyek sosial yang melatih empati dan kejujuran. Dan yang utama, jadikan integritas sebagai investasi, bukan beban,” ujarnya.