Gedung Sekolah Rakyat Kota Malang Bakal Manfaatkan Rusunawa Guru

Liputan6.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal memanfaatkan bangunan rumah susun sewa (rusunawa) sebagai gedung Sekolah Rakyat. Sejumlah tahapan telah dilalui untuk merealisasikan program itu. Bangunan rusunawa itu berada di Tlogowaru, dibangun pada 2016 silam dan belum pernah difungsikan. Tim Kementerian Sosial sudah meninjau lokasinya untuk kesiapan sebagai tempat Sekolah Rakyat di Kota Malang.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan pemerintah kota sudah mengidentifikasi dan menyiapkan lokasi bangunan Sekolah Rakyat. Termasuk verifikasi calon peserta didiknya. "Rangkaian tahapan sudah kami kerjakan. Kementerian terkait juga telah meninjau langsung lokasinya,” kata Erik dalam keterangan tertulis untuk media, Selasa, (22/4/2025).

Pernyataan Erik itu disampaikan dalam rapat koordinasi Desk Sekolah Rakyat bersama Kementerian Sosial di Jakarta di Jakarta. Forum tersebut bagian dari koordinasi kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di daerah. Erik menjelaskan, lokasi Sekolah Rakyat di Kota Malang berada di atas lahan seluas 8 ribu meter persegi. Hanya butuh renovasi ringan terhadap bangunan agar benar-benar siap untuk kegiatan belajar mengajar.

Kamar-kamar kosong dapat dimanfaatkan untuk ruang kelas. Erik mengeklaim laboratorium dan fasilitas olahraga sudah tersedia. Tempat huni rusunawa dapat difungsikan sebagai asrama siswa. "Sehingga sesuai konsep boarding school Sekolah Rakyat," tutur Erik.

Bangunan rusunawa calon gedung Sekolah Rakyat itu dibangun pada tahun 2016 oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Pembangunannya bersumber dari APBN sebesar Rp 8 miliar dengan 96 kamar rencana awal untuk rusunawa guru.

Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Kota Malang sejak akhir tahub lalu telah berencana merenovasi gedung rusunawa guru itu. Taksiran awal, perlu biaya sebesar Rp 1 miliar untuk renovasi ringan gedung.

Sementara itu untuk verifikasi calon siswa melibatkan Dinas Sosial Kota Malang. Berdasarkan data awal, ada sekitar 7.400 anak yang akan diverifikasi sebagai calon siswa Sekolah Rakyat. Verifikasi melibatkan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos. "Jadi petugas PKH langsung verifikasi dengan sistem tatap muka atau wawancara langsung," kata Kepala Dinas Sosial Kota Malang, Donny Sandito.

Verifikasi data mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik yang masuk desil 1 maupun desil 2. Serta akan dipadupadankan dengan data Disdikbud untuk mempersempit data dan agar lebih akurat. "Sekarang nasih proses karena data masuk ke kami baru tiga minggu lalu," ujar Donny.