Sempat Mandek, Anggaran PSU Kabupaten Tasikmalaya Cair

Liputan6.com, Bandung - Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat (KPU Jabar) menyebutkan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya berasal dari dari Hibah Provinsi Jabar senilai Rp 25 Miliar dan hibah Pemda Kabupaten Tasikmalaya senilai Rp 7,1 Miliar telah diterima oleh KPU setempat pada Senin, 14 April 2025.

Menurut Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat, otoritasnya berikan perhatian khusus terutama optimalisasi pengesetan logistik ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk yang berada didalam kotak suara dan diluar kotak suara beserta alat perlengkapan tempat pemungutan suara (TPS) lainnya karena waktu tinggal setengah pekan dari pelaksanaan.

"Berdasarkan informasi yang saya terima dari Pak Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar dan Asisten Daerah (Asda) 3 Setda Kabupaten Tasikmalaya yang juga Plt Kesbangpol apak Asep Gunadi, anggaran PSU Kabupaten Tasikmalaya sudah diterima oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya," ujar Ahmad kepada Liputan6 ditulis Bandung, Selasa (15/4/2025).

Selain itu kata Ahmad, operasional untuk PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar ditunaikan dengan segera mungkin oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya kepada mereka. Pasalnya sebut Ahmad, kebutuhan untuk pelaksanaan PSU sudah sangat mendesak. Sama hal nya dengan juga dengan honorarium badan adhoc agar nanti dapat disiapkan sehingga tidak ada keterlambatan.

"Hari Senin (14/4/2025) Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kesbangpol Jabar dan Ketua KPU Jawa Barat sedang di Kabupaten Tasikmalaya meninjau sejauhmana persiapan PSU yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya," ungkap Ahmad.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman membeberkan hasil pantauannya secara umum PSU di Kabupaten Tasikmalaya siap dilaksanakan. Terdapat 2.847 tempat pemungutan suara (TPS) yang siap menghimpun suara warga Jabar di Kabupaten Tasikmalaya pada Sabtu, 19 April 2025 mendatang. "Saya sedang berada di Kabupaten Tasikmalaya, konsolidasi, cek ricek persiapan pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya," ujar Herman.

Terkait anggaran menurut Herman, sudah tak ada lagi kendala. Adapun untuk logistik sudah dipersiapkan dan Selasa (15/4/2025) mulai didistribusikan KPU. Herman menambahkan soal antisipasi bencana saat PSU berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya telah dilakukan. Dari jumlah TPS yang ada diketahui terdapat dua TPS terkendala karena longsor kecil. Namun sudah dilakukan penguraian masalah dengan menggeser lokasi TPS ke tempat yang lebih aman.

"Kami pun sudah minta BPBD Provinsi Jabar dengan BPBD Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan mitigasi apabila pada hari H ada hujan deras dan lainnya, sehingga apapun kondisinya pemungutan suara harus berjalan lancar. Dari sisi keamanan, disampaikan Pak Sekda (Kabupaten Tasikmalaya) sudah koordinasi dengan Polres, Kodim, Satpol PP agar berjalan lancar," kata Herman. 

Herman juga meminta Dinas Kesehatan Jabar dan Kabupaten Tasikmalaya agar memastikan kesehatan para petugas di TPS dalam kondisi sehat. Herman memerintahkan seluruh petugas medis sigap jika diketahui ada petugas PSU yang terkendala kesehatan secepatnya dapat segera tertangani. "Situasi secara umum lancar, memang saat ini ada sejumlah dinamika termasuk di media sosial, mudah- mudahan terkendali, dimitigasi, dimonitor terus oleh jajaran Penyelenggara dan Bawaslu," sebut Herman.

Sedangkan Sekda Kabupaten Tasikmalaya Mohammad Zen menyambut baik perhatian Pemerintah Jabar terkait pelaksanaan PSU Kabupaten Tasikmalaya. Terkait anggaran ucap Zen, mulai tanggal 14 April 2025 sudah mulai pencairan. Sehingga tidak ada persoalan terkait dengan dukungan anggaran. "Kemudian beberapa hal terkait dengan mitigasi bencana sudah dipersiapkan. Sehingga kita merasa reugreug untuk tanggal 19 April Pencoblosan," kata Zen.

Maka dari itu Zen juga mengimbau agar warga datang ke TPS di tanggal 19 April 2025, untuk memberikan hak suaranya. Meski pemilihan ulang, KPU sebagai penyelenggara pemilu tetap menjalankan berbagai tahapan sesuai aturan. Seperti debat antarcalon dilakukan Senin (14/5/2025) malam. "Kemudian masa kampanye akan berakhir 15 April 2025. Lalu tanggal 16-18 April 2025 masa tenang, kemudian hari Sabtu 19 April 2025 pelaksanaan pemungutan suara ulang," ungkap Zen.

Zen berharap PSU Kabupaten Tasikmalaya dapat berlangsung lancar dari segala aspek mulai dari administratif hingga teknis pelaksanaan. "Juga dapat menampilkan keadilan demokrasi secara menyeluruh dan transparan," sebut Zen.

Pemerintah Jawa Barat (Jabar) menyiapkan bantuan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dari hasil rapat koordinasi tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, PSU akan dilaksanakan dengan skema pembiayaan berasal dari Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. "PSU dilaksanakan, biayanya dibagi dua provinsi dan kabupaten," kata Dedi Mulyadi usai rakor secara daring, Selasa (25/2/2025).

Dedi mengatakan dari perhitungan sementara, kebutuhan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp60 miliar. Dedi memastikan Pemerintah Jabar akan membantu PSU dengan proporsi yang saat ini masih dihitung. "Rp 60 miliar itu total kebutuhan, kemungkinan (nilainya) masih dihitung," kata Dedi.

Dedi juga memastikan, dana untuk PSU ini tidak akan menganggu rencana pihaknya melakukan efisiensi anggaran. Dari hasil rapat, dana tersebut akan diambil dari dana penyelenggaraan Pilkada 2024 yang masih tersisa di KPU Jabar dan Bawaslu Jabar. "Dana sisa yang kemarin di Bawaslu Jabar dan KPU Jabar masih ada, aman, jadi tidak mengganggu efisiensi," ucap Dedi.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman memastikan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi menaruh perhatian serius pada penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya pascaputusan hasil sengketa oleh MK. "Pak Gubernur sangat peduli, bagaimanapun juga ini kepentingan bersama, khususnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya," kata Herman.

Herman menyebutkan dalam rapat daring yang dipimpin oleh Dedi, pihaknya membahas dan mencermati sejumlah konsekuensi teknis dari putusan MK. "Apa saja yang harus disiapkan, kegiatan apa yang harus dilakukan, A-Z, tentu ini domainnya KPU ya," sebut Herman.

Dalam rapat yang dihadiri oleh unsur KPU, Bawaslu dan Sekda Tasikmalaya tersebut membahas aspek dari mulai pembiayaan, metoda pelaksanaan hingga material PSU. "Agar pelaksanaannya berjalan baik," ujar Herman.

Terkait pembiayaan, Herman memastikan bahwa Pemprov Jabar mengikuti arahan dari gubernur setelah melihat data dan fakta yang ada serta aturan terkait hal ini. "Yang jelas ini adalah kepentingan bersama sehingga harus diantisipasi dengan baik," ucap Herman.

Sebelumnya, Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 akan diulang dengan tidak mengikutsertakan calon bupati Ade Sugianto. Hal ini berdasarkan keputusan MK atas gugatan sengketa pasangan Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi. Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode sehingga tidak bisa mencalonkan diri lagi.

MK mengabulkan gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa KPU Tasikmalaya harus melakukan PSU tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto. MK juga meminta agar gelaran ini dilaksanakan paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan.