Pengusaha Mebel Cirebon Merana Akibat Kebijakan Tarif Trump, Ini Permintaan HIMKI kepada Pemerintah

Liputan6.com, Cirebon - Pemberlakuan kebijakan tarif Resiprokal AS yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump khusus di Indonesia mendapat reaksi dari Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Cirebon Raya. Ketua HIMKI Cirebon Raya Eddy Sugiarto mengaku meski kebijakan tersebut ditunda 90 hari, sejumlah pengusaha khususnya mebel dan kerajinan masih wait and see. Ia memastikan kebijakan tersebut sangat memberatkan pasar khususnya industri mebel dan kerajinan di Indonesia. "Dari data HIMKI Indonesia tercatat 53 persen pasar kerajinan dan mebel kita ke Amerika dan 32 persen dari Cirebon," ujar Eddy, Senin (15/4/2025).

Ia mengatakan, hingga saat ini banyak buyer yang "berteriak" karena terkena imbas dari kebijakan tarif resiprokal AS ke Indonesia. Bahkan, kata Eddy, para buyer meminta seller atau pengusaha mebel di Indonesia untuk memantau progres upaya negosiasi dari pemerintah Indonesia.

Sementara itu, kata dia, kebijakan yang ditetapkan Trump juga banyak ditentang warga Amerika sendiri. Salah satunya berasal dari para buyer yang sering mengimpor produk mebel dan kerajinan dari Indonesia. "Buyer wait and see sementara kita atau seller mau kirim sekarang atau nambah orderan tidak berani karena belum tahu kejelasan tarifnya," ujarnya.

Eddy mengatakan, persaingan dagang juga sudah mulai terasa sebelum Presiden Donald Trump memberlakukan kebijakan resiprokal. Pengusaha mebel dan kerajinan Indonesia kerap menghadapi persaingan dari China dan Vietnam.

Eddy mengaku, Vietnam menjadi pesaing berat dalam pasar industri mebel dan kreajinan karena negaranya bisa melakukan efisiensi. Bahkan, kata dia, informasi yang diperoleh dari member HIMKI, para buyer sebagian besar mengambil barangnya dari Vietnam. "Semula 70 persen buyer membeli produk dari Indonesia tetapi sekarang hanya sekitara 10 persen saja buyer membeli produk kita," ujar Eddy.

Oleh karena itu, sembari menunggu proses negosiasi dari Indonesia, HIMKI mendesak pemerintah untuk segera melakukan efisiensi di dalam negeri. Efisiensi terkait kebutuhan pendukung industri yang diimpor dari luar negeri. Eddy menyebutkan, beberapa efisiensi yang perlu dilakukan seperti biaya perizinan, kemudian mempermudah proses impor bahan baku penunjang industri mebel dan kerajinan. "Misal permudah proses impor kain, mekanik hingga kelistrikan yang memang kepentingannya untuk ekspor. Selama ini harga impor ke Indonesia cukup mahal solusinya harus ada efisiensi di dalam negerinya juga," ujar Eddy.

Kendati demikian, Eddy menegaskan efisiensi belum mengarah kepada PHK massal para karyawan. Eddy juga meminta pemerintah turut hadir dalam pembiayaan uji sertifikasi barang sebelum ekspor. Menurutnya, biaya sertifikasi produk mebel dan kerajinan untuk keperluan ekspor masih sangat mahal. "Tapi kalau kondisi (resiprokal) berlanjut kemungkinan akan mengarah ke PHK. Saat ini fokus efisiensi ke sektor lain seperti produksi dan hambatan lain yang non tarif," ujar Eddy.