Pelajar Islam Indonesia Desak Pengusutan Kejahatan Keuangan Negara

Indonesia tidak boleh dikuasai oleh segelintir elite maupun dijadikan ladang eksploitasi bagi kepentingan pemodal yang mengeruk kekayaan bangsa.

Diterbitkan 11 November 2025, 17:00 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menyatakan sikap nasional terkait penegakan hukum, dugaan kejahatan keuangan negara, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat.

Menurut Ketua Umum PB PII, Amsal Alfian, Indonesia tidak boleh dikuasai oleh segelintir elite maupun dijadikan ladang eksploitasi bagi kepentingan pemodal yang mengeruk kekayaan bangsa.

"Negara harus berdiri tegak sebagai negara hukum yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat," kata Amsal di Jakarta, Rabu (11/11).

Amsal menyampaikan, berbagai persoalan yang mencuat belakangan, mulai dari dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik, manipulasi ekspor, transfer pricing, penyimpangan perpajakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga penguasaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat, harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum.

"Negara tidak boleh gentar, tidak boleh lamban, apalagi tunduk pada tekanan kepentingan tertentu. Hukum tidak boleh tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul kepada pemilik modal dan mereka yang berlindung di balik kekuasaan," tegas Amsal.

Ia menekankan bahwa seluruh dugaan pelanggaran tersebut harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih.

"Proses penegakan hukum juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tanpa menjadikannya alasan untuk menghambat pengungkapan kebenaran," ujar dia.

Atas dasar tersebut, Amsal menyampaikan enam tuntutan PB PII, yakni:

Pertama, mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal dan mengungkap jika terdapat upaya makar terhadap kedaulatan negara.

Kedua, membongkar kejahatan keuangan negara dan mengembalikan kekayaan hasil kejahatan kepada rakyat.

Ketiga, membersihkan sektor perpajakan dan menghentikan pemberian fasilitas bagi pengemplang pajak serta praktik kolusi.

Keempat, mengusut karhutla dan perampasan sumber daya alam, termasuk menindak korporasi yang terbukti melanggar.

Kelima, menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam hubungan dagang dengan Singapura.

Keenam, mengembalikan kedaulatan rakyat atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6