Koalisi Rakyat Papua Gelar Demo, Warga Diimbau Tak Terprovokasi Berita Hoaks

Liputan6.com, Jayapura - Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Umum dan Protokol Setda setempat mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan adanya berita bohong atau hoaks yang kini beredar via pesan WhatsApp.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua Elpius Hugi dalam siaran pers di Jayapura, Senin (19/9/2022) mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan adanya pesan berantai yang berisi imbauan untuk berjaga-jaga terkait unjuk rasa hari ini, Selasa (20/9/2022).

"Perlu diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks," katanya.

Menurut Elpius, berita bohong yang menebar ketakutan itu adalah perbuatan orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba warga di Papua yang merupakan saudara sebangsa setanah air.

"Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita-berita bohong semua itu dan sama-sama menjaga kedamaian di Tanah Papua," ujarnya.

Dia menambahkan, orang Papua mempunyai budaya sopan dan menghargai semua suku yang ada, apalagi Bumi Cenderawasih sebagai tanah damai.

Saat ini beredar imbauan lewat pesan WhatsApp dari pihak yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Nusantara di Papua yang intinya mengajak masyarakat menyiapkan diri terkait rencana unjuk rasa kelompok Koalisi Rakyat Papua.

Pihak kepolisian pun telah menyatakan pesan berantai tersebut adalah hoaks dan mengimbau masyarakat untuk tidak memercayai sekaligus tidak terprovokasi.

Ratusan personel anggota Kepolisian dikerahkan untuk membubarkan ratusan mahasiswa di Papua. Rencananya mahasiswa akan berunjuk rasa menolak pembentukan daerah otonom baru Papua. Namun karena tak ada pemberitahuan, polisi langsung membubarkan.

2 dari 2 halaman

Respons Ketua DPR Jayapura

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, Provinsi Papua, Abisai Rollo meminta agar Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua tidak dijadikan sebagai lokasi untuk demonstrasi.

"Mari ingat bahwa Kota Jayapura merupakan barometer kehidupan karena semua suku, ras, dan agama tinggal di Kota Jayapura," katanya di Jayapura, Senin.

Ondoafi Port Numbay itu mengharapkan agar penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara terhormat melalui aturan yang berlaku.

"Karena aspirasi adalah hak dan dijamin oleh negara, tetapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik maka bisa saja menimbulkan gangguan keamanan," ujarnya.

Kalaupun aksi damai penolakan penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe yang rencananya dilakukan Koalisi Masyarakat Papua pada Selasa (20/9/2022) di Kota Jayapura tetap dilakukan, Abisai berharap aksi itu tidak merugikan orang lain.

"Kami harap supaya Kota Jayapura tetap aman dan damai, tidak ada demo yang nanti merusak Kota Jayapura," katanya.

Dia menambahkan jika ada hal yang berkaitan dengan proses hukum maka hendaknya berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

"Kami mengimbau semua masyarakat agar bersama-sama menjaga Kota Jayapura sebagai rumah besar kita tetap aman," ujarnya.