Sukses

Jurus Menaker Ida Fauziyah Melawan Calo TKI Nakal di NTB

TKI yang berangkat melalui jalur no prosedural kerap mendapatkan masalah di negara tempat tujuan seperti penempatan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh calo, kekerasan seksual, kekerasan fisik, upah yang tidak layak

Liputan6.com, Mataram - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta Pemerintah Provinsi NTB, untuk mendampingi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau TKI yang ingin mengurus dokumen perjalanan agar tidak tergiur dengan .

Sebab, hingga saat ini masih banyak TKI asal NTB yang berangkat ke luar negeri menggunakan jalur tidak resmi atau nonprosedural.

"Saya minta bu Kadis dan jajaran Pemprov NTB terus dampingin CPMI, bila perlu Balai Latihan Kerja (BLK) lebih dimaksimalkan untuk mencegah CPMI yang akan berangkat secara nonprosedural," ujar Ida Fauziyah, usai meninjau LTSA di Lombok Tengah, Jumat (19/2/2021).

Ida mengakui bahwa saat ini masih banyak warga NTB yang memilih jadi TKI dengan jalur non prosedural karena tidak mau ribet permasalahan dan persyaratan yang harus dipersiapkan. Para CPMI yang ingin berangkat ke luar negeri ingin terima beres.

Padahal, para CPMI atau TKI yang berangkat melalui jalur nonprosedural kerap mendapatkan masalah di negara tempat tujuan seperti penempatan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh calo, kekerasan seksual, kekerasan fisik, upah yang tidak layak.

“Kalau calonya sih senang aja, banyak calo untuk TKI nonprosedural ini yang tidak peduli dengan keadaan TKI yang dikirim, pake pasal “yang penting" yang penting berangkat, yang penting fulus sudah diterima. Itu yang saat ini banyak terjadi,” kata dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Program Desmigratif

Untuk itu, kementerian saat ini telah mempersiapkan cara jitu untuk melawan calo nakal yang semabrangan mengirim TKI tersebut dengan dibentuknya program Desmigratif, sebuah layanan perlindungan pekerja buruh migran yang dimulai dari hulu (Desa) hingga ke hilir.

Ada 4 Pilar pada Desmigratif tersebut yaitu, 1. Layanan Imigrasi, 2. Kegiatan usaha produktif, 3. Community Parenting, 4. Pembentukan Koperasi  Bumdes.

Seluruh pilar tersebut dipastikan akan menjaga seluruh buruh migran baik yang sudah berangkat, yang akan berangkat dan yang telah balik atau pulang dari negara tujuan.

Saat ini di Indonesia telah dibangun 402 Desmigratif. Sedangkan Khusus di NTB sebagai salah satu kantong TKI terbanyak, telah dibangun 24 Desmigratif.

“Dengan program Desmigratif ini, para  CPMI dan sudah berangkat serta yang balik akan mendapat edukasi sehingga tidak mudah terkecoh dengan iming iming calo yang memaksa TKI untuk berangkat secara nonprosedural,” kata Ida Fauziyah.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini