Saat PNS, Pengusaha Pengumpul Sawit dan Karet di Bengkulu Minta BLT Sampai Ricuh

Liputan6.com, Bengkulu - Pemerintah Desa Talang Panjang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, terpaksa menunda penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa karena diprotes warga sebab 25 Kepala Keluarga (KK) di desa itu tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.

"Penyaluran BLT terpaksa ditunda karena sempat terjadi kericuhan. Ditunda dulu dan kami akan lakukan pengecekan ulang data termasuk 25 KK yang tidak masuk dalam daftar itu," katanya saat dihubungi, Sabtu (27/6/2020).

Ia menjelaskan, dari 290 KK di desa itu, 114 KK di antaranya merupakan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial dan 100 KK menjadi penerima BLT dari Dana Desa.

Sedangkan sisanya termasuk golongan keluarga mampu atau warga berkecukupan karena ada yang berprofesi sebagai PNS dan perangkat desa sehingga tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, dilansir Antara.

Menurut Naidi, sejumlah warga yang melakukan protes saat pembagian BLT itu merupakan keluarga mampu. Sebagian besar dari mereka bahkan ada yang memiliki dua kendaraan roda empat.

"Mereka yang protes itu ada yang pengusaha pengumpul sawit dan karet, ada yang punya mobil dua biji, jadi wajar kalau kita tidak masukkan dalam daftar penerima BLT," jelasnya.

Sementara itu Kapolsek Talo Iptu Sobri mengatakan berdasarkan kesepakatan akan dilakukan verifikasi ulang terhadap data penerima BLT yang bersumber dari Dana Desa. Sedangkan para pihak yang sempat bertikai telah didamaikan di Mapolsek setempat.

Warga yang bertikai itu berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut sedangkan kedua warga yang terluka pada bagian mulut dan tangan telah diobati.

"Warga telah berdamai dan berjanji akan rukun kembali, telah dilakukan mediasi di Mapolsek," demikian Sobri.