Selama Musim Kemarau, Pejabat Sumsel Dilarang Bepergian

Pejabat Daerah Sumsel Dilarang Bepergian Selama Musim Kemarau — Kabut asap yang menyelimuti aktifitas shalat berjamaah Idhul Adha di Kota Palembang Sumsel tahun 2015 (Liputan6.com / Nefri Inge)

Liputan6.com, Palembang - Gubernur Alex Noerdin membuat aturan khusus bagi pejabat daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) saat musim kemarau berlangsung. Sebab, musim kemarau menjadi waktu yang harus diwaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumsel.

Apalagi, lahan gambut di Sumsel cukup banyak dan berpotensi mudah terbakar saat musim kemarau.

"Seluruh kepala daerah, baik bupati dan wali kota (wako), tidak boleh meninggalkan tempat tanpa izin saya. Termasuk, camat dan kepala desa, harus selalu berada di tempat, untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla," ucapnya dalam rapat koordinasi (rakor) khusus karhutla tahun 2018 di Griya Agung Palembang, Senin, 2 April 2018.

Antisipasi karhutla juga untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah perhelatan Asian Games pada Agustus mendatang. Terlebih, musim kemarau sudah dimulai pada Juni hingga Agustus 2018.

Ada empat kabupaten yang masuk zona rawan karhutla di Sumsel, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Ilir (OI), Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), dan Kabupaten Banyuasin.

Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Sumsel ini mengatakan, lahan gambut terluas yang berpotensi mudah terbakar berada di Kabupaten OKI Sumsel. Kawasan tersebut masuk ke wilayah konsesi Perusahaan Asia Pulp and Paper (APP).

"Sebanyak 60 persen lahan gambut di Sumsel berada di Kabupaten OKI. Kita terus mendukung APP dalam melakukan berbagai langkah antisipasi pencegahan karhutla, mulai dari kelengkapan fasilitas hingga pendanaan,” ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pelaku pembakaran lahan di Desa Arisan Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berhasil ditangkap petugas.

2 dari 3 halaman

Solusi Cegah Karhutla

Bantuan penanggulangan karhutla oleh APP, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan instansi terkait tinggal menyiapkan langkah pencegahan lahan gambut lainnya.

Empat Kabupaten tersebut dipastikan Gubernur Sumsel sudah mempunyai antisipasi pencegahan, mulai dari perencanaan, kelengkapan fasilitas, termasuk posko pemantauan hotspot atau titik api.

Dalam rapat ini, turut hadir Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Carlo B Tewu, dan Kapolda Sumsel, Irjen. Pol. Zulkarnain.

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead, mengatakan pencegahan Karhutla terus dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur pembasahan lahan gambut sebanyak 1.000 unit.

Selanjutnya, membantu petani membersihkan lahan pertanian tanpa membakar, memasang alat pemantau tingkat kelembapan lahan gambut.

"Alat monitoring sudah dipasang di berbagai titik. Salah satunya di Kabupaten OKI yang menjadi salah satu daerah rawan Karhutla. Jika dibandingkan provinsi lain, Sumsel lebih sedikit jumlah titik api,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Jumlah Titik Api

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Carlo B. Tewu, angka hotspot (titik api) secara nasional sudah menurun signifikan.

Namun, langkah antisipasi harus terus berlangsung, terutama menjelang Asian Games 2018. Mereka juga mengevaluasi terhadap pencegahan Karhutla, hingga ditetapkan 12 provinsi rawan se-Indonesia.

"Baru empat provinsi ditetapkan sebagai daerah Siaga Darurat, termasuk Provinsi Sumsel. Tapi, kita sangat mengapresiasi sekali kesiapan Sumsel mengantisipasi dan mencegah karhutla, khususnya menghadapi Asian Games,” ucapnya.

Kepala Pelaksana BNPB Provinsi Sumsel Iriansyah berharap langkah antisipasi di sembilan daerah rawan karhutla.

"Puncak musim kemarau pada tiga bulan tersebut, diperkirakan meningkatnya jumlah titik hotspot. Kita harapkan seluruh daerah yang rawan karhutla membentuk satgas di setiap desa yang dianggap rawan," katanya.