KPU Sulteng: Semua TPS di Pemilu 2019 Rawan Pelanggaran

20151209-Unik, Coblos di TPS Ini Diantar Odong-odong-Depok — Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat menggunakan hak pilih pada pemungutan suara Pilkada Depok di TPS Kampung Pilkada RW 03, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/12). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah mengemukakan semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2019 rawan pelanggaran atau berpotensi terjadinya pelanggaran. Kenapa?

"KPU tidak mengenal TPS rawan pelanggaran pemilu. Karena semua TPS adalah rawan pelanggaran atau memiliki potensi terjadinya pelanggaran," ucap Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming, Sabtu (22/12/2018), seperti yang dilansir Antara.

Pernyataan Ketua KPU Sulteng itu berkaitan dengan pertanyaan dan pemetaan TPS yang dikategorikan atau dianggap rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilu 2019.

"Bagi KPU yang ada ialah TPS yang jauh serta terpencil atau berada di daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau karena dipengaruhi faktor alam."

"Semakin ke pedalaman dan aksebilitas yang sulit, maka diklasifikasikan sebagai TPS sulit dan terpencil," ucap Tanwir menambahkan.

Namun, dia mengakui bahwa terminologi itu lebih dimaksudkan pada pendistribusian logistik. Karena perlu dilakukan jauh sebelum batas waktu pendistribusian logistik untuk wilayah/daerah terpencil dan sulit.

Tanwir menyebut banyak faktor yang harus dipersiapkan sebelum pendistribusian logistik dilakukan ke daerah atau wilayah terpencil. Antara lain memastikan ketersediaan petugas KPPS, mempertimbangkan faktor cuaca, tersedianya angkutan manual serta memastikan jarak tempuh dengan waktu tertentu.

"Semua ini suda harus di susun dan disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya dalam managemen logistik pemilu, sehingga KPU kabupaten/kota sudah menyiapkan langkah-langkah jika terjadi sesuatu dalam perjalanan logsitik," tutur Tanwir.

Sakskan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membenarkan aksi walk out SBY sebagai bentuk protes kepada KPU sebagai penyelanggara.

2 dari 3 halaman

Pemetaan TPS yang Dianggap Rawan

TPS Unik di Semarang Bertema Piala Dunia — Petugas dengan mengenakan jersey mengawasi warga yang mencoblos pada Pilkada Serentak 2018 di TPS 7 Kelurahan Bulu Lor, Semarang. Rabu (27/6). Konsep Piala Dunia tak hanya jersey tapi diikuti ornamen dan bendera perwakilan negara. (Liputan6.com/Gholib)

Terkait hal itu Bawaslu Sulawesi Tengah melakukan pemetaan dan penyusuan sekaligus identifikasi TPS-TPS yang dianggap rawan pelanggaran pada Pemilu 2019.

"Jumlah TPS di Sulteng pada Pemilu 2019 mendatang sekitar 9.179. Bentuk pengawasan terkait dengan TPS rawan, termasuk indikator TPS rawan, sementara diidentifikasi oleh Bawaslu kabupaten/kota," ujar Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husein.

Dalam dokumen hasil pengawasan penyempurnaan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan atau DPTHP-2 di Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 oleh Bawaslu Sulteng, disebutkan terhadap daerah yang terdampak bencana alam, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi.

Kabupaten Donggala, karena Proses Penyempurnaan DPTHP-2 belum terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga ditetapkan dengan catatan akan tetap dapat dilakukan penyempurnaan dan pendataan kemabli daftar pemilih.

3 dari 3 halaman

Jumlah DPTHP-2

Semangat Penyandang Disabilitas Nyoblos Pilkada DKI Putaran Kedua — Seorang pria penyandang disabilitas menyobols dibilik suara saat menggunakan hak pilihya dalam Pilkada Putaran kedua di TPS 07 Kelurahan Cawang, Jakarta, Rabu (19/4). (Liputan6.com/Gempur M. Surya)

Dalam dokumen itu juga disebutkan DPTHP-2 berjumlah 1.952.810 pemilih. Terdiri dari Kota Palu sebanyak 213.957, Kabupaten Sigi 164.105, Donggala 205.048, Banggai 255.960, Poso 147.236, Morowali 96.057, Buol 96.989, Banggai Laut 45.450, Morowali Utara 81.522, Banggai Kepulauan 78.447, Tojo Una-una 114.658, Tolitoli 149.440, Parigi Moutong 303.941. Sementara, sebut Ruslan Husein, DPHTP-1 terdapat 1.886.810 pemilih, atau selisih sekitar 66.000 pemilih dengan DPHTP-2.

Karena itu, Bawaslu meminta lewat rekomendasi pengawasan berdasarkan hasil pengawasan Pemilih terdaftar dalam AC.DPTHP yang belum dimasukan dalam DPTHP-2 di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 3.336.

Berdasarkan hasil pengawasan di wilayah yang terdampak langsung bencana alam yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, proses penyempurnaan DPTHP-2 belum terlaksana sebagaimana mestinya.