Usai Debat Perdana Pilpres, Anies Baswedan Lanjutkan Kampanye ke Pekanbaru

Dia pun menyadari saat ini seluruh rakyat Indonesia sedang berada di persimpangan jalan jelang Pilpres 2024.

"Karenanya saya ingin sampaikan ke semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum dimana kekuasaan dikendalikan oleh hukum atau kita menjadi negara kekuasaan dimana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa," ucap Anies.

"Dalam situasi itu saya ingin sampaikan kini adalah sebuah gerakan perubahan kita sama-sama kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum dimana kekuasaan dikendalikan dan saya ingin disampaikan bahwa etika dijunjung tinggi, ketika terjadi pelanggaran etika jangan bersembunyi di balik keputusan hukum, justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar, bila tidak maka ke bawah ke seluruh rakyat semua akan kompromi dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan negara kita, rusak kita," sambung dia.

Karena itulah, kata Anies, wajib bagi kita untuk menjunjung tinggi etika dan itu dilakukan mulai dari calon presiden yang sudah diuji apakah kompromi atau tidak pada etika.

"Lalu bagi anak-anak muda kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan, anda pemilik masa depan, saya yakin anda akan memilih yang serius untuk menjadi presiden, bukan yang main-main untuk menjadi presiden. dan ketika kita berbicara tentang masa depan maka saya ingin sampaikan semua kebebasan berpendapat akan dijamin, kita tidak mengizinkan lagi situasi dimana orang takut, maka itu saya sampaikan Wakanda no more, Indonesia forever," tutup Anies.

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan berbicara soal tema penguatan demokrasi di Tanah Air.

Moderator debat membacakan pertanyaan dari panelis, yakni salah satu pilar penting demokrasi adalah parpol, namun kepercayaan publik ke parpol di RI selalu rendah, apa kebijakan yang akan anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola parpol.

"Saya rasa itu lebih dari partai politik, rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi yang sekarang terjadi," kata Anies dalam debat capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).

Anies menerangkan, kalau bicara soal demokrasi maka minimal ada 3 hal. Satu adanya kebebasan untuk berbicara. Kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah, dan ketiga adanya proses pemilu pilpres, pilpres yang netral, transparan, jujur dan adil.

"Dan kalau kita saksikan, akhir-akhir ini mengalami problem. Kita lihat bagaimana kekebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik parpol. Dan angka demokrasi kita, indeks demokrasi menurun," ucap Anies

Bahkan, lanjut Anies, pasal pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet untuk pengkritik, misal UU ITE sehingga kebebasan berbicara terganggu.