Bila Terpilih Jadi Cawagub DKI, Sandiaga Pastikan Tak Main Gusur

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berkampanye di Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ia sempat ditanya warga terkait masalah kepengurusan sertifikat tanah.

Warga yang notabene telah bermukim selama 30-40 tahun di tempat tinggalnya saat ini ingin melegalkan kepemilikan lahan tempat mereka tinggal. Warga berharap jika Sandiaga terpilih bisa mempermudah mereka mengurus hak atas kepemilikan sertifikat tanah.

"Pak kami pernah dengar, apabila warga negara telah tinggal 30 sampai 40 tahun itu punya hak. Saya pernah mengurus di sini, pada waktu itu saya dijegal oleh aparat, lurah mengatakan oke, tapi di bawah tidak bisa. Di mana-mana boleh diurus, tapi di bawah tidak boleh," kata seorang warga bernama Asep kepada Sandiaga, Selasa 6 Desember 2016.

Mendengar keluhan warga tersebut, Sandiaga Uno langsung berjanji akan mempermudah warga dalam pengurusan sertifikat tanah. Salah satu cara yang dilakukan adalah menyediakan tim hukum khusus untuk mencari solusinya.

"Ke depan kami akan memetakan, melihat apa alas-alas haknya, masalah legalitasnya. Jadi akan ada tim hukum yang diturunkan untuk membantu Pemprov dan merupakan kolaborasi, bukan hanya dari Pemprov, tapi juga tentunya dari organisasi-organisasi para ahli-ahli hukum. Kita akan lihat bagaimana solusinya," ujar Sandiaga.

Sandiaga menambahkan, "Kita tidak akan main gusur atau mengambil keputusan semena-mena. Kita tidak boleh main sok tahu, tidak mengerti hukum dan main hajar saja."

Ia berjanji akan melakukan dialog dengan warga yang akan digusur untuk mendapatkan keputusan yang adil. "Rata-rata kalau diajak berbicara seperti itu, itu juga yang ditujukan Pak Jokowi sebenarnya. Begitu kita sentuh hati mereka, kita manusiakan prosesnya, kita yakinkan bahwa mereka akan memiliki masa depan ekonomi yang cerah, lapangan kerja, kita jamin. Insya Allah mereka akan mendukung program pemerintah," ungkap Sandiaga.

Rencananya, Sandiaga akan merekrut tim hukum khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Sistemnya berbentuk komunitas dan di setiap daerah akan diturunkan tim hukum sesuai kemampuan mereka menyerap isu-isu lokal.