PERDIPPI Minta Keputusan Menteri Terkait Pelumas Diuji Ulang

Liputan6.com, Jakarta - Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI) secara resmi mengajukan permohonan uji materi terhadap Keputusan Menteri (Kepmen) Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan atau regulasi di sektor minyak dan gas bumi.

Ketua Dewan Penasehat PERDIPPI, Paul Toar mengatakan, Kepmen Perindustrian menabrak aturan yang ada sebelumnya. Diantaranya, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2001, yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

“Demi tegaknya tata kelola negara yang taat azas pada sistem perundangan yang berlaku, PERIDIPPI telah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung tanggal 08 Februari 2019 dengan nomor register 22 P/HUM/2019 agar Kepmen dibatalkan, karena bertentangan dengan regulasi-regulasi yang ada di bidang minyak dan gas bumi,” jelas Paul dalam keterangan resminya, Senin (11/3/2019).

Menurut Paul, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas telah dengan tegas dan jelas menunjuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang wewenang pengaturan mutu pelumas.

Keppres ini sekaligus memperkuat Keputusan Menteri (Kepmen) Pertambangan dan Energi 019K/34/M.PE/1998 tentang wajib daftar pelumas yang beredar didalam Negeri.

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

Sebagai pelaksanaan dari Kepmen tersebut telah diterbitkan peraturan tentang Nomor Pelumas Terdaftar (NPT). Regulasi ini, merupakan upaya melindungi konsumen di Indonesia dalam mendapatkan produk pelumas yang berkualitas, sekaligus menguatkan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

“Sejak diberlakukan 20 tahun lalu hingga saat ini regulasi tersebut terbukti efektif. Hal ini bisa dilihat tidak adanya berita-berita tentang kerusakan mesin akibat pelumas yang tidak berkualitas,” kata Paul Toar.

Selain itu, Kemeterian ESDM melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 053 Tahun 2006 tentang wajib daftar pelumas yang dipasarkan di dalam negeri, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2808 K/20/MEM/2006 juga menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas yang dipasarkan didalam negeri.

Regulasi ini sekaligus menjadi dasar ketentuan persyaratan fisika/kimia Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pelumas. Sehingga, semua pelumas yang akan dipasarkan di dalam negeri aspek kimia/fisikanya diuji secara lengkap oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dengan 14 parameter. Pengujian tersebut dilakukan sebelum diterbitkan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT).

“Peraturan ini juga sangat ketat. Seluruh pelumas yang beredar diawasi secara bersama dengan Polri. Dan bagi produsen dan distributor yang melanggar akan dikenai sanksi pidana,” jelas Paul.

Dari aspek legal formal atau regulasi, produk pelumas dinilai telah mendapatkan landasan kuat dan lengkap. Karena itu regulasi baru disebut bertentangan dengan regulasi yang sudah ada dan telah berjalan dengan baik.

3 dari 3 halaman

Beban Masyarakat

PERDIPPI juga menolak materi Kepmen Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 karena pemberlakuan SNI Wajib Pelumas terhadap pelumas kendaraan disebut telah dilakukan dalam proses uji untuk mendapatkan NPT. Artinya, jika hal itu dilakukan maka dinilai sia-sia.

Terlebih, pada ketentuan SNI Pelumas itu ada komponen uji unjuk kerja yang biayanya sangat mahal.

“Sehingga, kalau dipaksakan akan menjadi beban dan tidak terjangkau bagi perusahaan pelumas. Pada akhirnya beban tersebut juga dibebankan kepada konsumen, dan dampaknya akan memberatkan perekonomian nasional,” tutur Paul.

Perusahaan-perusahaan pelumas skala kecil yang hanya melayani kebutuhan spesifikasi khusus mesin diklaim akan gulung tikar karena tidak sanggup menanggung biaya pegujian. Sebab, biaya pengujian bisa mencapai US$ 1 juta per sampel.

PERDIPPI juga mempertanyakan tatacara akeditasi LSPro, khususnya LSPro bidang pelumas sebagai lembaga yang akan melakukan sertifikasi. Sebab, lembaga ini tidak memiliki fasilitas dan kemampuan untuk menguji aspek kimia/fisika terhadap 14 parameter. “Apalagi kemampuan menguji unjuk kerja,” tutup Paul Toar.