Geopolitik, Swasembada Energi dan Urgensi Eksplorasi Migas

Liputan6.com, Jakarta - Kondisi geopolitik global saat ini, khususnya perang dan ketegangan militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah, masih terus memicu ketidakpastian stabilitas pasokan dan volatilitas harga minyak mentah global. Saat ini, harga minyak mentah dunia bergerak fluktuatif di rentang US$ 84 hingga US$ 96 per barel, cenderung terus bertengger di atas asumsi APBN 2026.

Dampak (langsung) bagi Indonesia, tekanan makroekonomi mewujud secara riil dalam neraca pembayaran dan postur fiskal negara. Defisit perdagangan migas nasional pada periode Januari–Mei 2026 telah menembus angka sekitar US$ 12,28 miliar. Beban anggaran yang dialokasikan khusus untuk subsidi dan kompensasi energi (BBM, Listrik, dan LPG) diproyeksikan membengkak melebihi asumsi awal, bisa mendekati angka Rp 360 triliun hingga Rp 390 triliun atau lebih apabila harga minyak mentah terus bertahan di atas asumsi makro.

Kenaikan harga BBM non-subsidi dan gas domestik, meskipun juga masih pada skala terbatas, menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari untuk menjaga keseimbangan perekonomian nasional tetap dapat berjalan.

Realitas tersebut menegaskan bahwa swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan agenda yang sangat relevan. Kendati demikian, pencapaian swasembada energi melalui peningkatan volume produksi domestik secara signifikan memerlukan implementasi kebijakan yang lebih konkret dan terukur.

Trade-off B50  

Pemerintah telah meluncurkan program B50 sebagai salah satu langkah diversifikasi energi melalui pemanfaatan pencampuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam diesel. Langkah ini pada satu sisi perlu diapresiasi karena memiliki potensi besar dalam menghemat volume impor solar secara signifikan, yang juga berpotensi mengamankan devisa negara dan memperkuat ketahanan ekonomi makro. Keberhasilan program B50 juga memberikan stabilitas serapan pasar bagi komoditas kelapa sawit dalam negeri.

Namun, dari perspektif keberlanjutan jangka panjang, program B50 menghadapi tantangan tekno-ekonomi yang tidak sederhana. Keekonomian program ini sangat tergantung pada fluktuasi harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global; jika harga CPO melonjak melebihi harga keekonomian solar fosil, beban finansial program akan meningkat.

Selain itu, jaminan suplai CPO domestik untuk energi beririsan langsung dengan kebutuhan industri minyak goreng dan ekspor, yang jika tidak dikelola dengan hati-hati dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Produksi CPO domestik saat ini berada di kisaran 56–57 juta ton per tahun. Ketika konsumsi domestik dipacu secara agresif untuk memenuhi kebutuhan energi/FAME yang diproyeksikan melonjak hingga 20 juta ton, ruang gerak pasokan menjadi sangat sempit. Akan selalu ada trade-off  dalam program B50 ini, khususnya dalam hal potensi penghematan devisa dari berkurangnya impor solar dan berkurangnya devisa ekspor CPO itu sendiri.

Di samping faktor keberlanjutan bahan baku dan trade-off ekonomi ersebut, bahan bakar nabati tetap memiliki keterbatasan teknis dalam mensubstitusi seluruh spektrum energi industri berat, petrokimia, dan transportasi spesifik yang tetap bergantung pada hidrokarbon cair serta gas bumi.

Diversifikasi melalui B50, dengan demikian, tidak menghilangkan kondisi bahwa peningkatan aktivitas produksi minyak dan gas bumi (migas) di sektor hulu tetap menjadi faktor paling fundamental dalam pencapaing swasembada energi nasional. Upaya menarik investasi hulu secara masif menjadi krusial karena sektor ini membutuhkan investasi besar.

Dalam kerangka nasional, sektor hulu migas Indonesia dapat dikatakan berada pada status darurat eksplorasi akibat laju penurunan alamiah (natural decline) lapangan eksisting yang berkisar pada rata-rata 22,3% per tahun untuk minyak dan 12,0% per tahun untuk gas. Jika tidak ada percepatan kegiatan eksplorasi yang masif untuk menahan laju penurunan ini, studi ReforMiner Institute memproyeksikan kebutuhan devisa kumulatif untuk impor minyak selama 2026–2030 pada asumsi harga US$ 90 per barel akan membengkak hingga US$ 181,3 miliar sampai US$ 217,9 miliar. Secara matematis, setiap kehilangan produksi domestik sebesar 100 ribu BOPD kurang lebih setara dengan tambahan impor bruto sebesar US$ 2,6 miliar per tahun.

Investasi eksplorasi nasional pada tahun 2025 tercatat turun 32,4% menjadi US$ 941,69 juta. Angka tersebut sekitar 6,1% dari total investasi hulu migas nasional yang mencapai US$ 15,42 miliar, sebuah porsi yang terlalu minim untuk membiayai pencarian cadangan baru secara masif. Pada tingkat operasionalnya, realisasi pengeboran sumur eksplorasi tahun 2025 mencapai 52,2% dari target, dan per 31 Mei 2026 terealisasi 5 dari target 39 sumur (12,8%).

Realisasi survei seismik 2D pada tahun 2025 mencapai 419,84 km atau sekitar 24,1% dari target yang ditetapkan sebesar 1.745,11 km. Pola seperti ini berimplikasi pada minimnya jumlah struktur geologi yang siap bor (ready-to-drill), sehingga menjadi kurang menarik bagi kontraktor internasional yang membutuhkan kematangan data makro bawah permukaan.

Merujuk simulasi Long Term Plan (LTP) SKK Migas 2025 pada skala nasional, sensitivitas terhadap jumlah struktur eksplorasi menjadi faktor penentu utama keberhasilan target produksi 1 juta BOPD. Skenario Base Case (melibatkan 215 struktur eksplorasi kontributor) memproyeksikan puncak produksi nasional hanya mampu bertahan di kisaran 837 ribu bopd pada tahun 2032.

Namun, dengan skenario High Case, di mana jumlah struktur ditingkatkan menjadi 227 struktur (selisih hanya 12 struktur eksplorasi minyak), puncak produksi nasional diproyeksikan mampu menembus 1,14 juta bopd. Simulasi sensitivitas ini menunjukkan bahwa penambahan 12 struktur eksplorasi minyak merupakan faktor penentu pencapaian swasembada energi (migas) nasional.

Reformasi Regulasi dan Kebijakan

Untuk dapat merealisasikan percepatan eksplorasi secara masif, pemerintah harus segera menerapkan reformasi regulasi dan kebijakan operasional secara terintegrasi dan konsisten. Pada jangka pendek, hal ini dapat dimulai dengan penerbitan Peraturan Presiden sebagai lex specialis untuk menyederhanaan prosedur birokrasi, yang akan mengintegrasikan sekitar 39 izin sekuensial yang tersebar di 14 instansi ke dalam sistem satu pintu (single submission) yang dipimpin oleh Kementerian ESDM.

Di samping itu, iklim investasi pada fase kontrak awal harus diperbaiki melalui pemberian kepastian fasilitas perpajakan atas indirect tax (PBB, PPN, PPnBM) serta jaminan mekanisme assume and discharge sejak awal kontrak ditandatangani, terutama untuk wilayah risiko tinggi seperti frontiers dan deepwater, bukan lagi menggunakan sistem persetujuan case-by-case setelah POD.

Selanjutnya, untuk memitigasi risiko bisnis dan menumbuhkan keberanian alokasi modal pada proyek berisiko tinggi seperti Migas Non Konvensional dan Low Quality Reservoir di WK Rokan yang memiliki potensi jumbo, pemerintah perlu menerbitkan Instruksi Presiden yang mengadopsi model perlindungan hukum Inpres 1/2016 guna memastikan kebijakan bisnis yang dilakukan dengan tata kelola dan business judgment rule yang baik harus dilindungi dari risiko kriminalisasi.

Pada aspek operasional lapangan, dibutuhkan pula relaksasi fleksibel pada aturan TKDN untuk alat hulu khusus serta pengecualian terukur pada asas cabotage kapal berbendera Indonesia demi mempercepat mobilisasi rig laut dalam (deepwater rig). Dalam jangka menengah 2027–2030, roadmap nasional melalui peningkatan bertahap porsi investasi eksplorasi menjadi 10–15% dari total anggaran hulu migas, perlu diupayakan.

Swasembada energi yang ditargetkan pemerintah tidak akan tercapai tanpa adanya perubahan regulasi yang radikal untuk menggerakkan investasi hulu migas. Penyederhanaan izin lintas sektor, pemberian kepastian fiskal sejak fase awal eksplorasi, dan perlindungan hukum bagi keputusan bisnis korporasi merupakan instrumen utama yang harus segera dieksekusi guna mengonversi potensi geologi menjadi kapasitas produksi riil yang mampu mengamankan stabilitas ekonomi nasional dari gejolak geopolitik global.