Kemiskinan yang Mewabah di Gudang Emas

Liputan6.com, Jakarta - Ada sebuah buku berbahasa Inggris dari peneliti asing, yang sampai sekarang sayang belum diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Buku ini hasil penelitian sejarawan Australia Dr C.L.M Penders yang pertama dirilis Gunung Agung Singapura 1984, berjudul Bojonegoro 1900-1942, A Story of Endemic Poverty in North-East Java-Indonesia.

Di halaman pembuka bukunya, sang penulis menitipkan dedikasi yang menyentuh: kepada the long suffering wong cilik of Bojonegoro, rakyat kecil Bojonegoro yang telah begitu lama menanggung beban penderitaan.

Bagi Anda yang belum tahu Bojonegoro, letaknya sekitar 100 kilometer sebelah barat Surabaya. Kabupaten itu dilintasi Bengawan Solo. Banjir kalau musim hujan, kekeringan saat kemarau.

Bojonegoro menjadi kampung halaman banyak tokoh penting republik ini. Pernah dengar nama Wagub DKI Basofi Sudirman yang tenar dengan lagu dangdut Tidak Semua Laki-Laki? Ia asli Bojonegoro.

Basofi anak Letjen H Soedirman, pahlawan nasional yang juga pejuang era kemerdekaan di Bojonegoro. H Soedirman (beda dengan Panglima Besar) dikenal sebagai jenderal cum ulama. Satu dari empat jenderal yang diusulkan Nasution sebagai Pangad selain Gatot Subroto, Yani, dan Soeharto pada 1962.

Menko PMK kabinet sekarang, Pratikno dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga asli dan besar di Bojonegoro. Bupati yang sekarang Setyo Wahono adalah adik Pratikno.

Kembali ke buku C.L.M Penders. Pada kolom-kolom sebelumnya, kita telah memahami sustainability sebagai upaya menjaga keberlanjutan kehidupan manusia dan alam, serta mengenal batas-batas ekologis melalui kerangka planetary boundaries.

Kisah kemiskinan Bojonegoro yang ditulis Penders melengkapi gambaran itu, menunjukkan sisi lain krisis keberlanjutan, yaitu ketika batas sosial dan ekologis dilampaui secara bersamaan.

Memang mengherankan, bagaimana mungkin Bojonegoro bisa terperosok dalam endemik kemiskinan? Bukankah Bojonegoro kaya kayu jati? Bukankah nyaris separuh populasinya tinggal di tepian hutan jati dengan emas hijau melimpah. Kayu jati Bojonegoro bahkan termasuk kualitas terbaik di dunia. Selain itu, bukankah tanahnya juga bagus untuk tembakau?

Penders menggambarkan kemiskinan Bojonegoro sebagai endemik. Akar masalahnya jauh sebelum kolonialisme modern. Sejak era Majapahit, jati Bojonegoro sudah dieksploitasi untuk armada laut. Ketika VOC berkuasa, eksploitasi berubah sistematis: hutan dibagi dalam kuota upeti, bupati menekan rakyat sekitar hutan sebagai tenaga penebang (blandong).

Kerja paksa blandongdiensten membuat masyarakat desa hutan terjebak dalam kemiskinan struktural.

Sebagai contoh, pada 1762, para bupati di wilayah termasuk Bojonegoro dimintai upeti 19.800 pikul kayu gelondongan dan 3000 pikul papan. Para bupati mengerahkan penduduk sekitar hutan untuk menebang dan mengangkut jati dari dalam hutan. Mereka yang menekuni pekerjaan ini disebut rakyat blandong.

Semakin lama, kerja paksa menebang dan mengolah jati ini semakin berat. Blandong harus masuk semakin dalam ke wilayah hutan dan berbukit yang sulit dijangkau. Ini membuat penduduk sekitar hutan makin menderita.

Hingga VOC bangkrut, kemudian Daendels memerintah atas nama Kerajaan Belanda, tidak ada yang menghalangi eksploitasi jati.

Penderitaan makin dalam pada era tanam paksa (1830–1870). Petani dipaksa menanam komoditas ekspor seperti tembakau di tanah subur Bengawan Solo, sementara yang tak punya tanah bekerja bagi kolonial. Sistem ini menghasilkan surplus besar bagi Belanda, tetapi menciptakan gagal panen, kelaparan, dan kelelahan rakyat.

Awal abad ke-20 kondisi belum berubah. Lahan tandus tanpa irigasi, pajak meningkat, dan pertumbuhan penduduk memperburuk tekanan hidup. Program Politik Etis yang menjanjikan perbaikan pendidikan, irigasi, dan ekonomi tidak signifikan mengangkat kesejahteraan Bojonegoro.

Puncak tragedi terjadi 1938–1940. Kemarau panjang, banjir, hama, dan depresi ekonomi global memicu gagal panen beruntun. Kelaparan, malaria, dan busung lapar merebak luas. Seorang pejabat medis, dr Tumbelaka yang dikirim pemerintah kolonial untuk mengamati situasi Bojonegoro melaporkan kondisi kelaparan meluas di Kecamatan Dander, Sugihwaras, Kedungadem, dan Kanor.

Wabah malaria merebak pada pertengahan 1938. Laporan Wedana Baureno pada 9 Juli 1938 sungguh mengiris hati. Separuh dari 428 penduduk Desa Pucangarum terbarik di ranjang karena sakit. Perangkat desa tak bisa menyebarkan pil kina penyembuh malaria karena mereka ikut diserang malaria.

Berita kematian akibat kelaparan bahkan sampai ke koran Belanda di Benua Biru sana. Situasi ini menunjukkan bagaimana krisis ekologis, kesehatan, dan ekonomi dapat saling memperkuat hingga membentuk perangkap kemiskinan wilayah.

Het Vaderland, koran berpengaruh yang terbit di Den Haag misalnya mengeluarkan laporan tentang kematian 104 warga di Bojonegoro pada terbitan 25 Mei 1939. Koran itu memberi judul “104 Patienten stierven; 9000 hebben nog gratis voeding”. Isi berita menggambarkan bila 104 orang meninggal dunia karena kelaparan dan wabah penyakit. Sementara 9.000 warga masih terus mendapat bantuan makanan karena sehari-hari hanya mengonsumsi gaplek.

Tidak berlebihan jika de Vries (1985) menyebut Bojonegoro pada masa itu sebagai tanah yang “sedang sekarat”.

Kisah Bojonegoro dalam buku Penders adalah paradoks klasik. Wilayah kaya sumber daya tetapi rakyatnya miskin. Fenomena ini dikenal sebagai resource curse, istilah yang dipopulerkan Richard Auty, 1993, meski ia awalnya merujuk pada negara dan sumber daya mineral.

Hutan jati yang luas tidak menjadi sumber kesejahteraan lokal. Kayu ditebang rakyat blandong, tetapi manfaat ekonominya mengalir keluar wilayah untuk kapal VOC, bangunan kolonial, dan industri di pusat kekuasaan. Kekayaan alam berubah menjadi alat eksploitasi.

Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Acemoglu dan Robinson (2012) sebagai institusi ekstraktif atau sistem yang dirancang untuk menguras sumber daya tanpa menciptakan kemakmuran lokal.

Tidak muncul industri pengolahan, tidak ada nilai tambah, dan tidak terbentuk pekerjaan terampil. Jati keluar sebagai gelondongan, tembakau sebagai daun kering, sementara masyarakat mewarisi tanah yang makin lelah.

Ekonomi ekstraktif dapat dibayangkan seperti mengambil uang dari tabungan tanpa pernah menambahnya. Awalnya tampak kaya, tetapi perlahan habis.

Di sisi lain, krisis ini juga memperlihatkan batas alam yang sering tak disadari. Eksploitasi berlebihan perlahan menggerus daya dukung lingkungan. Kerusakan itu jarang tercatat sebagai biaya produksi, tetapi nyata dirasakan masyarakat dalam bentuk banjir, gagal panen, atau penyakit. Di titik inilah kekayaan alam berubah menjadi kerentanan sosial.

Bojonegoro, seperti digambarkan C.L.M Penders, memperlihatkan bagaimana eksploitasi jati dan tanam paksa tembakau menciptakan tekanan sosial dan degradasi ekologi sekaligus.

Pelajarannya tetap relevan: tanpa tata kelola yang adil dan batas ekologis yang dihormati, kekayaan alam mudah berubah menjadi sumber kerentanan. Kemiskinan Bojonegoro bukan soal kurangnya sumber daya, melainkan soal sistem yang ekstraktif, di mana kemakmuran selalu pergi bersama komoditas yang keluar dari wilayah itu.

Kisah ini menjadi pengingat penting dalam diskursus sustainability bahwa keberlanjutan bukan hanya menjaga alam, tetapi juga memastikan kekayaan alam benar-benar menjadi fondasi kesejahteraan bagi mereka yang hidup paling dekat dengannya.

Nancy Lee Peluso dalam Rich Forests, Poor People (1992) menegaskan hal serupa. Menurut ia, kemiskinan warga sekitar hutan lahir bukan dari kekurangan sumber daya, melainkan dari hilangnya akses masyarakat terhadap hutan.

Solusinya adalah social forestry yang nyata, memberi akses, partisipasi, dan peluang pengolahan hasil hutan agar keberlanjutan tidak berhenti pada menjaga pohon tetap berdiri, tetapi juga menumbuhkan ekonomi rumah tangga di sekitarnya.

Gagasan ini sesungguhnya bukan baru. Prasasti Malang (1395) sudah merekam perintah menjaga lereng gunung dari kerusakan, dengan imbalan masyarakat tetap boleh memanfaatkan hutan. Prasasti dalam lempeng tembaga itu menjadi bentuk wawasan ekologis yang tertulis paling awal di Nusantara (Lombard, 1996).

Bagi Bojonegoro hari ini, termasuk dalam menghadapi cadangan minyaknya yang besar, pelajaran itu terasa mendesak. Kekayaan alam menjadi berkah ketika masyarakat yang paling dekat dengannya menjadi pemilik masa depan, bukan sekadar penonton. Karena itu, buku Penders rasanya penting untuk diterjemahkan dan diedarkan sebagai pelajaran bagi generasi mendatang.

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Liputan6.com