Kasad Maruli Simanjuntak Resmikan 11 Jembatan Gantung TNI AD di Aceh

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan 11 jembatan perintis atau jembatan gantung yang dibangun TNI Angkatan Darat di sejumlah wilayah Provinsi Aceh.

Jembatan tersebut dibangun untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat yang sebelumnya terisolasi akibat kerusakan infrastruktur pascabencana.

Pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Sebanyak 11 jembatan ini juga menjadi bagian dari total 218 jembatan yang telah rampung dibangun TNI di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu sekitar 2,5 bulan.

Kasad menegaskan, pembangunan jembatan gantung tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung wilayah, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

“Jembatan bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi simbol hadirnya negara untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan dan perekonomian rakyat dapat pulih,” ujar Maruli.

Sebanyak 11 jembatan gantung tersebut dibangun di sejumlah wilayah di Aceh. Di Kabupaten Pidie Jaya, jembatan dibangun di Desa Ara dan Desa Blang Awe.

Kemudian di Kabupaten Aceh Utara, jembatan berada di Sungai Lhok Kuyun, Gampong Teungoh, dan Blang Teurekan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, jembatan dibangun di Sungai Tamiang.

Selanjutnya di Kabupaten Aceh Timur, pembangunan dilakukan di Sungai Pante Kera. Di Kabupaten Pidie berada di Desa Baro Yaman, sementara di Kabupaten Aceh Barat dibangun di Kajeung.

Adapun di Kabupaten Aceh Tenggara, jembatan dibangun di Kali Alas, serta di Kabupaten Aceh Tengah di Burni Bius.

Keberadaan jembatan-jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat menjangkau berbagai fasilitas penting seperti sekolah, pasar, layanan kesehatan, serta pusat kegiatan ekonomi lainnya.

Melalui program pembangunan jembatan ini, TNI AD juga berupaya membantu pemerintah daerah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus membuka akses transportasi yang lebih aman dan layak bagi masyarakat.