Serikat Pekerja BUMN Menolak Kenaikan Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta: Forum Komunikasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, Jumat (7/1), menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Selain menyengsarakan rakyat, serikat kerja juga meminta pemerintah lebih mengutamakan peningkatan efisiensi dan pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme di Pertamina. Forum ini juga menuntut pemerintah untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih berpihak kepada rakyat.

Sementara itu, Pertamina akan mengurangi ekspor gas alam cair (LNG) ke Jepang dan Korea Selatan sebanyak 30 kargo pada tahun ini. Pengurangan ini berasal dari kilang LNG di Bontang, Kalimantan Timur.

Pihak Pertamina menyatakan, pengurangan sudah disepakati dengan pihak pembeli dari kedua negara tersebut. Pengurangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri terutama bagi pabrik pupuk di Nanggroe Aceh Darussalam yang saat ini masih kekurangan pasokan. Sebelumnya ExxonMobil juga telah memberikan komitmennya untuk menyalurkan LNG ke Pabrik Pupuk Iskandar Muda di Aceh.

Berkaitan dengan Aceh, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap negara-negara donor pada forum Paris Club akan memberikan moratorium atau penangguhan pembayaran utang Indonesia sebesar Rp 30 triliun untuk tahun ini. Paris Club rencananya akan digelar di Paris pada 12 Januari mendatang. Sebelumnya, sejumlah negara-negara yang tergabung dalam Paris Club di antaranya Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan penundaan pembayaran utang Indonesia.

Masih mengenai penanganan pascabencana di Serambi Mekah, Masyarakat Profesional Madani meminta agar pemerintah membicarakan secara detail komitmen negara-negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi Tsunami untuk memberikan bantuan. Pemerintah juga disarankan menolak secara tegas, bila bantuan senilai US$ 2 miliar yang diberikan ternyata dalam bentuk utang meskipun dengan bunga rendah. Pemerintah seharusnya meminta penghapusan utang bagi komponen proyek yang secara fisik hancur. Nilai proyek yang dibiayai dengan utang luar negeri di Aceh dan Sumatra Utara mencapai US$ 5 miliar.(YYT/Tim Liputan 6 SCTV)