KPK Masih Tunggu Kedatangan Nusron Wahid

Liputan6.https://www.liputan6.com/dashboard/medias/media_picker?type=Image&nofilter=betul&singleSelect=1com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Hingga pukul 11.46 WIB, Nusron belum terlihat di Gedung KPK.

Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Sampai siang ini, kami masih tunggu kehadirannya," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Sebelumnya, Budi mengatakan, pemeriksaan Nusron Wahid sebagai upaya KPK untuk mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Benar, hari ini, Rabu (7/10/2026), Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara NW selaku Menteri ATR/BPN, dalam rangka pendalaman penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN," kata Budi.

"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara ini," tambahnya.

KPK, kata Budi, meyakini Nusron Wahid akan memenuhi panggilan sebagai saksi.

"KPK meyakini Saudara NW akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," ucap Budi.

Dia juga memastikan penyidikan kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN dilakukan sesuai aturan.

"KPK memastikan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak-hak hukum setiap pihak," jelas Budi.

KPK mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) untuk lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 14 September 2026, KPK mengamankan 19 orang. Dari operasi tersebut, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Salah satunya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri.

Selain Lampri, KPK menetapkan tujuh orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung dan Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi.

Kemudian, pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. Khusus Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry, keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.