RUU Pelindungan Ketenagakerjaan: Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah Pekerja

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan kini dilarang menahan ijazah maupun dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu aturan baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR RI pada Selasa (6/10/2026).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan aturan tersebut saat membacakan pendapat akhir pemerintah dalam rapat paripurna DPR RI.

“Kepastian larangan atas penahanan ijazah dan dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja,” kata Yassierli.

Selain itu, Yassierli mengatakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan turut memperkuat perlindungan bagi pencari kerja. Penyediaan informasi pasar kerja serta pelaporan lowongan kerja diarahkan untuk mencegah praktik percaloan, penipuan, hingga penyebaran lowongan kerja fiktif.

“Memperkuat perlindungan pencari kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja yang terbuka,” ujarnya.

Perlindungan juga diberikan kepada peserta pemagangan. Aturan baru mencakup status pemagangan, batas waktu, uang saku, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial JKK dan JKM, serta sertifikat pemagangan.

“Menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi peserta pemagangan melalui penegasan status pemagangan, pembatasan waktu pemagangan, pemberian uang saku, perlindungan K3, kepesertaan jaminan sosial JKK dan JKM, serta sertifikat pemagangan,” kata Yassierli.

UU tersebut juga memuat perlindungan bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

“Kepastian perlindungan hak-hak pekerja atau buruh perempuan, hak cuti melahirkan, dan keguguran berikut upahnya,” ujar Yassierli.

“Kepastian perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas,” lanjutnya.

Selain itu, UU memperkuat prinsip nondiskriminasi dalam proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, dan hubungan kerja.

“RUU ini memperkuat prinsip nondiskriminasi, termasuk dalam proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, dan hubungan kerja, sehingga setiap pekerja memperoleh perlakuan yang adil, bermartabat, dan setara di tempat kerja,” katanya.

Yassierli juga menyebut pengawasan ketenagakerjaan diperkuat. Penguatan dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia pengawas, pembentukan komite pengawasan ketenagakerjaan, serta kewenangan pemeriksaan, pengumpulan data dan pemberian perintah perbaikan.

Sanksi administratif dan pidana juga diperkuat terhadap pengusaha yang melanggar norma perlindungan pekerja.

“Sanksi diarahkan untuk menciptakan efek jera yang terukur, mencegah pengulangan pelanggaran, serta memastikan kepatuhan terhadap kewajiban hukum ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ketentuan baru lainnya mencakup penguatan sertifikasi kompetensi melalui BNSP, integrasi data ketenagakerjaan pusat dan daerah, dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK, serta perluasan perlindungan untuk pekerjaan fleksibel.

“Secara keseluruhan, pemerintah menilai bahwa RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah merefleksikan keseimbangan antara perlindungan hak-hak dasar pekerja atau buruh dan keberlangsungan dunia usaha,” kata Yassierli.

Dalam rapat paripurna tersebut, Yassierli mewakili Presiden menyatakan pemerintah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang.