Dinkes Depok Evaluasi Puskesmas Usai Ibu Kehilangan Bayi dan Rahim

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Kesehatan Kota Depok mengakui seorang ibu mengalami trauma setelah kehilangan bayi dan rahim saat proses persalinan di UPTD Puskesmas Tapos hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit.

Hal itu disampaikan Devi seusai mendampingi kunjungan Komisi D DPRD Kota Depok ke UPTD Puskesmas Tapos.

"Insya Allah kita akan berkolaborasi dengan Dinas terkait untuk pendampingan psikologis," ujar Devi, Jumat (2/10/2026).

Dinkes Depok akan memberikan pendampingan agar pasien tetap dapat melakukan kontrol kesehatan di fasilitas kesehatan lain. Menurut Devi, pasien masih mengalami trauma setelah peristiwa tersebut.

"Kita juga tawarkan untuk rumah sakit yang bukan tempat beliau bersalin karena masih trauma juga dan kita akan dampingi, bahkan mungkin kita bisa alihkan dan kembalikan kontrolnya," jelas Devi.

Devi mengatakan Dinkes Depok masih menunggu hasil audit terkait peristiwa yang menyebabkan pasien kehilangan bayi dan rahim. Pihaknya belum dapat memastikan apakah terdapat kesalahan prosedur dalam penanganan persalinan tersebut.

"Kita belum tahu hasil auditnya seperti apa, untuk pra-rujukan tindakan mana yang salah atau ada yang kesalahan, atau ada yang miss, atau yang harusnya tidak dilakukan malah dilakukan, atau sebaliknya, nah itu kami belum bisa memutuskan," terang Devi.

Dinkes Depok juga akan mengevaluasi seluruh puskesmas yang menyediakan layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Kota Depok. Evaluasi dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam penanganan persalinan.

"Kita akan melakukan evaluasi SOP, kemudian kinerja mereka, dan SDM mereka, sejauh mana kompetensi mereka itu kami akan evaluasi ulang," ucap Devi.

Selain itu, Dinkes telah memberikan penjelasan kepada Komisi D DPRD Kota Depok terkait rangkaian peristiwa di puskesmas hingga proses rujukan ke rumah sakit. Dinkes juga telah mengajukan permohonan audit dengan melibatkan dokter dari RSPAD Gatot Subroto.

"Nah itu kami sudah melapor dan sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan audit, karena memang dokternya dua. Jadi ini lagi mencari waktu ya dokter anak dan SpOG, mencari waktu agar dua-duanya bisa bersamaan," ungkap Devi.

Dinkes Depok akan memberikan informasi lanjutan setelah audit terhadap puskesmas dan rumah sakit selesai dilakukan. Hasil audit nantinya akan disampaikan kembali kepada Dinkes.

"Intinya selama ini hasil audit maternal perinatal itu kami sampaikan feedback kembali ke rumah sakit. Mereka menyerahkan kepada yang meminta, dalam hal ini Dinkes. Kemudian kami serahkan hasil dan rekomendasi dari hasil audit itu yang ditandatangani saya, ke rumah sakit yang bersangkutan," tutur Devi.

Sebelumnya, Komisi D DPRD Kota Depok turun tangan setelah menerima laporan dugaan kelalaian di UPTD Puskesmas Tapos yang diduga menyebabkan seorang ibu kehilangan bayi dan rahim.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok Siswanto mengatakan pihaknya telah mendatangi UPTD Puskesmas Tapos untuk mendengar langsung rangkaian peristiwa tersebut.

"Kita ke sini memang meninjau, terkait dengan pertama kelayakan, kemudian prosedur standar pelayanan yang ketiga adalah intinya rangkaian peristiwanya," ujar Siswanto, Kamis (1/10/2026).

Dari peninjauan tersebut, DPRD Kota Depok menemukan sejumlah catatan, salah satunya terkait proses rujukan pasien.

"Memang ada beberapa catatan kami tadi, di antaranya terkait dengan proses rujukan," ucap Siswanto.

Siswanto menjelaskan terdapat prosedur rujukan dari puskesmas ke rumah sakit yang dinilai janggal. Menurut dia, puskesmas seharusnya memberikan sejumlah pilihan rumah sakit kepada pasien sesuai ketentuan Permenkes.

"Dalam kasus ini tidak dilakukan, cuma satu rumah sakit itu saja masalahnya. Celakanya pihak Puskesmas juga tidak punya kewenangan untuk mengakses setelah pasien dirujuk ke sana," jelas Siswanto.

DPRD Kota Depok juga menyoroti peran dokter konsultasi yang menjadi salah satu rujukan bagi Puskesmas Tapos dalam menangani pasien. Dokter tersebut turut dimintai klarifikasi karena disebut menyarankan rujukan ke rumah sakit.

"Jadi kami belum dapat kita simpulkan sebetulnya," terang Siswanto.

Siswanto juga menerima keluhan keluarga pasien terkait pelayanan di UPTD Puskesmas Tapos. Salah satunya mengenai adanya anak seorang bidan yang disebut bermain di area proses persalinan.

"Kalau ada tindakan yang itu memang mengecewakan pihak pasien memang ada. Misalkan tadi terakhir ada anaknya bidan yang lari-larian saat proses persalinan dan sebagainya. Mungkin dianggap mengganggu konsentrasi pasien dalam proses persalinan," ungkap Siswanto.

DPRD Kota Depok akan meminta keterangan dari rumah sakit yang menangani pasien serta dokter konsultasi. Keterangan tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD untuk menyusun kesimpulan.

"Tugas kami adalah memperbaiki layanan kesehatan kemudian menjaga keselamatan warga Kota Depok," tegas Siswanto.

DPRD Kota Depok juga mengecek ruang persalinan serta pasien yang sedang mendapatkan penanganan di UPTD Puskesmas Tapos. Selanjutnya, DPRD akan mengevaluasi fasilitas, sarana, dan prasarana di seluruh puskesmas di Kota Depok.

"Nanti kita kaji, kita diskusikan di Komisi D termasuk nanti konsekuensi-konsekuensinya, misalkan nambah bed ini nambah tenaga medisnya nambah anggarannya, ruangannya dan sebagainya," tutur Siswanto.