Demokrat Sebut Pidato AHY Soal Kekuasaan sebagai Pembelajaran Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat membantah pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan tidak berlangsung selamanya, sebagai sinyal bersiap maju dalam Pilpres 2029.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menilai, pernyataan AHY merupakan bagian dari pembelajaran politik bagi kader Demokrat mengenai prinsip demokrasi dan batas masa kekuasaan.

“Apa yang disampaikan Ketum Demokrat kan adalah pelajaran Demokrasi di manapun, bahkan di seluruh dunia, sejarah sudah membuktikan juga bahwa kekuasaan bukan milik seseorang selamanya. Karena ada yang namanya periodisasi,” kata Dede kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Dia menjelaskan, sistem demokrasi Indonesia juga mengenal periodisasi lima tahunan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Karena itu, pesan AHY dinilai berkaitan dengan tanggung jawab kader menjalankan amanah rakyat.

“Jadi semua itu pembelajaran politik bagi para kader Demokrat. Agar bekerja sesuai amanah yang diberikan rakyat,” ujarnya.

Dede juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang menilai AHY memberikan sinyal kuat siap menjadi salah satu kontestan Pilpres 2029.

“Jadi saya rasa terlalu jauh kalau ditanggapi lain oleh senior-senior tadi,” ucapnya.

Menurut Dede, Demokrat menghormati pimpinan partai lain yang menyampaikan pandangan politik kepada kadernya. Ia menyebut pidato politik memang menjadi bagian dari aktivitas partai.

“Kami pun selalu respek jika ada pimpinan partai lain memberikan pandangan politik ke kadernya, karena itulah namanya pidato politik,” tuturnya.

Dede menegaskan Demokrat saat ini masih berkutat pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Karena itu, ia menilai pembicaraan mengenai Pilpres 2029 masih terlalu jauh.

“Kita aja masih sibuk ngurusin revisi UU Pemilu, jadi pasti masih jauh lah urusan itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra juga menilai pernyataan AHY tidak lebih dari penegasan mengenai siklus kekuasaan dalam demokrasi.

“Memang benar, kalau kekuasaan itu ada batasnya. Konstitusi juga menegaskan itu. Jadi, wajar-wajar saja kalau beliau menyampaikan itu,” ujar Herzaky.

Herzaky mengatakan pesan utama AHY justru mengenai tanggung jawab kepada rakyat yang tidak berakhir meski seseorang berada di dalam ataupun di luar pemerintahan.

“Gunakan kekuasaan ini untuk melayani! Perjuangkan kebijakan, legislasi, anggaran yang berpihak pada rakyat,” katanya.

Ia menilai pidato tersebut justru mengingatkan kader yang sedang memegang amanah kekuasaan, termasuk mereka yang berada di pemerintahan dan kepala daerah, agar menggunakan kewenangan untuk memberikan solusi bagi masyarakat.