Pemerintah Siapkan Peran Baru Koperasi Desa dalam Program MBG

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendorong kebutuhan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipenuhi melalui koperasi desa, nelayan, peternak, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan Program MBG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah berharap program penyediaan makanan bergizi tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian desa melalui penguatan rantai pasok pangan berbasis potensi lokal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Program MBG dan KDKMP dirancang saling terintegrasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di desa.

“Kebutuhan bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dipenuhi melalui koperasi desa, termasuk pasokan ikan dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan masyarakat,” ujar Zulkifli.

Ia menegaskan, SPPG perlu memprioritaskan pembelian bahan pangan dari pelaku usaha yang berada di desa. Menurut dia, kebutuhan pangan Program MBG tidak seharusnya seluruhnya dipenuhi oleh distributor besar.

“SPPG harus membeli dari koperasi desa, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu dan tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” katanya.

Zulkifli mengatakan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, serta berbagai usaha desa merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

“Harus ada pusat pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Karena itu dibentuk Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, dan usaha-usaha desa lainnya agar rakyat ikut menikmati pembangunan,” ujarnya.

Melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, BUMDes, dan UMKM dalam rantai pasok MBG, pemerintah berharap anggaran program dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Kebutuhan pangan yang terus tersedia bagi SPPG juga diharapkan dapat menciptakan kepastian pasar bagi produk lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor produktif di desa.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan Program MBG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

“Kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kita cek dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa operasionalkan,” ujar Sudaryono.

Menurut dia, percepatan operasional SPPG di wilayah prioritas diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting sekaligus memastikan manfaat Program MBG menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Melalui penguatan ekonomi desa dan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran, Program MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.