Daftar Sekolah di Jakarta Bakal Direnovasi Tahun Ini, Segini Anggarannya

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 11 sekolah di Jakarta yang rusak akan diprioritaskan untuk direnovasi tahun ini. Jumlah tersebut bertambah dari temuan semula tujuh sekolah yang butuh penanganan termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan.

“Dengan kejadian kemarin, kita mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan ada empat lagi yang kondisinya segera harus ditangani. Maka dengan demikian ada tujuh ditambah empat menjadi sebelas ditangani di tahun ini. Yang sisanya tentunya segera ditangani di tahun 2027," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai meninjau Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).

Sebenarnya, kata Pramono, ada 22 sekolah rusak yang telah diagendakan untuk dimulai pembangunannya pada 2026. Namun, proses rehabilitasi tersendat imbas ada pemotongan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Alhasil, prioritas sekolah yang harus direhab dipangkas.

Adapun empat sekolah yang masuk daftar prioritas tambahan yakni SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dengan anggaran Rp 48,1 miliar, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 102 Jakarta sebesar Rp 67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 senilai Rp 48,4 miliar, serta SDN Papango 01 dan Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) Papango 01 dengan anggaran Rp 74,1 miliar.

“Kemarin dalam rapat saya memutuskan ada empat yang saya minta untuk dibangun sekarang juga. Di antaranya adalah tempat ini. Kenapa harus dibangun sekarang juga? Karena memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” ujar Pramono.

Sementara itu, 11 sekolah rusak lainnya yang belum tertangani ditargetkan masuk program renovasi pada 2027.

Di kesempatan yang sama, Pramono Anung memutuskan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tidak lagi mengawasi sendiri pembangunan sekolah. Sebagai gantinya, pengawasan pembangunan sekolah akan melibatkan dinas lainnya, yakni Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) serta Dinas Bina Marga.

“Dan pengawasnya saya minta bukan dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ini kan pemakainya. Pengawasnya tentunya dari dinas yang lain yang terkait,” kata Pramono.

Menurut Pramono, pembangunan gedung sekolah bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Disdik. Kini, dia ingin pengawasan pembangunan sekolah dilakukan oleh dinas yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi.

“Karena mengerjakan, membangun sesuatu itu sebenarnya bukan tupoksinya Dinas Pendidikan. Tetapi memang karena perubahan peraturan perundang-undangan kemudian harus 20 persen dimasukkan dalam beban itu,” ujarnya.

Untuk mencegah kasus serupa terulang, Pemprov DKI Jakarta juga akan membentuk tim investigasi dan tim inventarisasi.

“Tim investigasi dan inventarisasi adalah melihat, seperti saya tadi melihat dengan gampang saja, kan tahu bahwa persoalan yang sebenarnya kerangkanya itu tidak dipersiapkan secara proper pada waktu itu, di tahun 2011 dulu. Dan itulah yang saya minta untuk tidak diulangi kembali,” jelas Pramono.

Ia menuturkan tim investigasi dan inventarisasi tersebut dibentuk untuk memperbaiki sistem pengawasan pembangunan sekolah, bukan mencari pihak yang harus disalahkan.

“Karena saya tidak mau ini terulang kembali, maka akan ada tim pengawas dan tim inventarisasi,” ujarnya. 2 Attachments • Scanned by Gmail