Duduk Perkara 5 kampus Besar Buka Gaji Dosen di MK

Liputan6.com, Jakarta - Lima perwakilan kampus besar yakni Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Airlangga (Unair) Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Andalas (Unand), buka-bukaan soal gaji dosen mereka dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa 21 Juli 2026.

Kehadiran mereka adalah untuk memberikan keterangan terhadap uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terutama pasal 52 ayat 1, 2 dan 3, serta pasal 54 ayat 1.

Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh dosen Pendidikan Seni di Universitas Halim Sanusi (UHS) Bandung, Riski Alita Istiqomah, dosen Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) Isman Rahmani Yusron, Serikat Pekerja Kampus, serta dua dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, I Ketut Astawa dan Reytman Aruan, yang intinya menyinggung soal gaji dan tunjangan dosen.

Dalam permohonannya, Dosen UMB Isman Rahmani mengaku telah diangkat menjadi dosen tetap pada 2 Oktober 2021, di mana hanya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 2.567.252, nilai ini sebenarnya tak berbeda jauh dengan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, yaitu senilai Rp 2.191.238, tapi jauh dari Upah Minimum Kota Bandung Tahun 2025, yaitu senilai Rp 4.209.309. Bahkan yang terbaru per Oktober 2025, dia hanya memperoleh gaji Rp 2.805.269. 

Dia memandang keberadaan pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) UU Guru dan Dosen tak cukup memberikan parameter penggajian yang layak baginya, sehingga gaji pokok yang diperoleh Isman berada di angka yang jauh dari standar UMK Bandung, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar keluarga dengan dua anak, Isman harus bekerja lagi di sebuah perusahaan swasta.

Sementara itu, Dosen Universitas Halim Sanusi (UHS) Bandung, Riski Alita, mengungkapkan beban kerja yang diterimanya sangat tinggi. Sejak 2019, ia telah menjalankan berbagai tugas dosen, mulai dari mengajar hingga 12 SKS, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membimbing skripsi, menjadi narasumber seminar, membina unit kegiatan mahasiswa, mengikuti pelatihan, hingga mengerjakan berbagai tugas administratif.

Namun,dia mengaku hanya menerima penghasilan berupa gaji Rp 1,5 juta, uang makan Rp 20 ribu per hari hadir, dan tunjangan kinerja Rp 500 ribu. Jumlah tersebut dinilai jauh di bawah Upah Minimum Provinsi Jawa Barat maupun Upah Minimum Kota Bandung. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan juga tidak dibayarkan.

Karena itu, Riski menilai Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen belum memberikan kepastian mengenai standar penggajian yang layak maupun perlindungan bagi dosen. Ia mengaku penghasilannya sebagai dosen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, sehingga harus bekerja sampingan sebagai wirausaha dan guru les.

Di sisi lain, dua dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, I Ketut Astawa dan Reytman Aruan yang mengunggat pasal 54 ayat 1, beralasan  hak konstitusional mereka telah dirugikan oleh berlakunya pasal tersebut.

Kerugian tersebut timbul karena norma a quo mengakui adanya tunjangan fungsional dosen, namun tidak menetapkan standar normatif apa pun mengenai tujuan, prinsip, maupun ukuran pemberiannya, sehingga hak Pemohon atas tunjangan fungsional tidak bekerja sebagai hak hukum yang pasti dan terlindungi.

Selain itu, dengan keberadaan pasal tersebut, menempatkan keduanya dalam hal ini sebagai pemohon dalam posisi sepenuhnya bergantung pada diskresi pemerintah tanpa pagar pembatas secara normatif yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga mereka merasa kehilangan jaminan kepastian hukum atas hak yang secara formal diakui oleh undang-undang itu sendiri.

Akibat langsung dari kondisi tersebut, mereka mengalami perlakuan hukum yang tidak setara dan tidak rasional dalam satu rezim pengaturan yang sama, karena tunjangan profesi,tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan memperoleh perlindungan normatif yang jelas, sementara tunjangan fungsional yang justru melekat pada jabatan akademik dibiarkan tanpa standar dan tanpa mekanisme jaminan hukum.

Kerugian ini bersifat personal, aktual, dan langsung dialami keduanya, karena sebagai dosen dengan tanfungsional aktif, mereka merasa tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara atas salah satu komponen utama penghasilannya.