Kenaikan Gaji Kepala Daerah Bisa Cegah Korupsi? Ini Jawaban KPK

Liputan6.com, Jakarta - Usulan kenaikan gaji kepala daerah mencuat setelah tertangkapnya dua bupati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sepekan terakhir. Namun, usulan itu dinilai tidak menjamin kepala daerah menjadi antikorupsi.

Selama sepekan, dua bupati berhasil diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Pertama, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Pemimpin salah satu kabupaten di Riau itu tertangkap basah melakukan praktik jual beli jabatan sekretaris daerah (Sekda) di Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Terbaru, Bupati Langkat, Syah Afandin. Ia diamankan KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

Banyaknya bupati yang tertangkap KPK membuat salah satu legislator mengusulkan agar gaji kepala daerah dinaikkan.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyarankan agar kepala daerah mendapatkan tambahan hak keuangan sebesar 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memberikan penghasilan yang lebih proporsional sekaligus menekan potensi korupsi.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan usulan kenaikan gaji bukan wilayah kewenangannya. Menurutnya, hal tersebut menjadi ranah Kementerian Keuangan dan pemerintah pusat.

"Terkait gaji yang dinaikkan, mungkin bisa ditanyakan ke Kementerian Keuangan atau pemerintah daerah, seperti apa besaran gaji yang mestinya bisa dirasakan kepala daerah, sehingga tidak lagi membutuhkan penghasilan dari luar," kata Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (4/7) dinihari WIB.

Namun, kata Taufik, menaikkan gaji tidak memiliki korelasi langsung dengan perilaku antikorupsi kepala daerah. Hal itu telah dipelajari oleh tim penelitian dan pengembangan KPK.

"Tapi itu pun juga sudah ada beberapa kajian yang dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK bahwa tidak ada korelasi langsung antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku koruptif yang kita temukan."

"Modus-modusnya, ya tetap saja ada. Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya," jelas Taufik.