Denny JA Kenalkan Teori Kerusuhan Era Digital

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, mengajukan konsep “Teori Kerusuhan Era Digital” sebagai kerangka baru untuk menjelaskan dinamika kerusuhan sosial yang terjadi pada Agustus tahun lalu.

Denny menilai teori-teori sosial klasik belum sepenuhnya mampu menjelaskan pola kerusuhan yang berkembang di era media sosial dan ekonomi digital.

“Kerusuhan Agustus bukan sekadar peristiwa politik. Ia adalah tanda zaman. Masyarakat telah berubah lebih cepat daripada teori yang selama ini kita gunakan untuk memahaminya,” kata Denny, Selasa (16/6).

Menurut dia, peristiwa kerusuhan yang dipicu kematian seorang pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam cara kemarahan sosial terbentuk dan menyebar di masyarakat.

Denny menjelaskan bahwa teori-teori yang selama ini menjadi rujukan utama dalam studi konflik sosial, seperti Relative Deprivation dari Ted Robert Gurr, Resource Mobilization Theory dari John McCarthy dan Mayer N. Zald, serta Networked Protest Theory yang dikembangkan Manuel Castells dan Zeynep Tufekci, masih relevan namun belum mampu menjelaskan keseluruhan fenomena kerusuhan di era digital.

Ia menilai Relative Deprivation berhasil menjelaskan munculnya rasa ketidakadilan yang memicu kemarahan kolektif, namun belum memperhitungkan peran algoritma dan media sosial dalam mempercepat penyebaran emosi publik.

Sementara itu, Resource Mobilization Theory dinilai kurang mampu menjelaskan mobilisasi massa yang terjadi tanpa organisasi formal. Adapun Networked Protest Theory lebih menitikberatkan pada jaringan komunikasi digital tanpa memberi perhatian cukup pada faktor ekonomi dan kerentanan kelompok sosial tertentu.

Berdasarkan pengamatan tersebut, Denny menawarkan “Teori Kerusuhan Era Digital” yang dibangun di atas lima variabel utama.

Kelima variabel tersebut meliputi keresahan ekonomi (economic grievance), kelas rentan digital (digitally vulnerable class/DVC), amplifikasi media sosial (social media amplification), pemicu dan provokasi (trigger and provocation), serta rusaknya kontrak sosial antara negara dan masyarakat (broken social contract).

Menurut Denny, keresahan ekonomi menjadi bahan bakar utama yang memicu ketidakpuasan publik. Sementara itu, kelas rentan digital terdiri atas pekerja platform seperti pengemudi ojek daring, kurir, pekerja lepas digital, hingga kreator konten skala kecil yang menghadapi ketidakpastian ekonomi dan ketergantungan pada algoritma.

“Jika proletariat adalah anak mesin industri, maka Digitally Vulnerable Class adalah anak algoritma,” tulisnya.

Ia menambahkan, media sosial berperan sebagai pengganda emosi kolektif yang mampu mengubah keluhan lokal menjadi kemarahan nasional dalam waktu singkat.

Dalam teori tersebut, kemunculan simbol atau peristiwa pemicu juga dianggap penting karena dapat mempercepat mobilisasi massa, terutama ketika diperkuat oleh disinformasi dan provokasi yang mengubah aksi protes menjadi kerusuhan.

Selain itu, Denny menilai kerusuhan akan lebih mudah terjadi ketika masyarakat merasa negara gagal memenuhi ekspektasi dasar terkait perlindungan, keadilan, dan kesempatan ekonomi.

Ia merumuskan konsep tersebut dalam formula:

“Digital Riot = Economic Grievance + Digitally Vulnerable Class + Social Media Amplification + Trigger and Provocation + Broken Social Contract.”

Menurut Denny, teori ini tidak hanya bertujuan menjelaskan peristiwa kerusuhan di Indonesia, tetapi juga menawarkan kerangka untuk memahami potensi gejolak sosial di berbagai negara pada abad ke-21.

Ia menyebut lahirnya kelas rentan digital sebagai salah satu perubahan sosial paling penting di era algoritma, yang berpotensi menjadi aktor utama dalam berbagai gerakan sosial dan politik di masa depan.