MSCI Pertahankan Status Indonesia sebagai Emerging Market

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia masih mempertahankan statusnya sebagai Emerging Market dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Selasa (23/6/2026). Meski demikian, MSCI memberikan perhatian khusus terhadap isu transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi di pasar modal Indonesia.

Melansir laporan MSCI, Rabu (24/6/2026), MSCI mencatat masih ada kekhawatiran dari investor institusi internasional terkait keterbukaan struktur kepemilikan saham dan akurasi perhitungan free float di pasar saham Indonesia. Menurut MSCI, isu tersebut dapat memengaruhi kemampuan investor untuk menilai likuiditas dan harga pasar secara wajar.

MSCI mengakui berbagai langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

Reformasi tersebut mencakup peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta rencana peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15%.

Meski menilai langkah tersebut sebagai perkembangan positif, MSCI menegaskan bahwa implementasi dan efektivitas jangka panjang dari kebijakan tersebut akan menjadi faktor penentu dalam penilaian berikutnya.

"MSCI akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan dari langkah-langkah tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas,” tulis MSCI dalam laporannya.

MSCI juga memberikan peringatan, apabila kemajuan yang dinilai memadai tidak terlihat hingga MSCI Index Review pada November 2026, lembaga tersebut dapat mempertimbangkan berbagai opsi terkait perlakuan terhadap pasar Indonesia, termasuk membuka konsultasi mengenai kemungkinan reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market.

Kepala Market Classification and Taxonomies MSCI, Raman Aylur Subramanian, mengatakan klasifikasi pasar harus mencerminkan pengalaman nyata investor internasional dalam mengakses suatu pasar. Oleh karena itu, setiap perubahan kondisi pasar akan terus dievaluasi secara berkala.

Dalam tinjauan tahun ini, MSCI juga mengumumkan peningkatan status Bulgaria dari Standalone Market menjadi Frontier Market, sementara Yunani tetap berada di jalur untuk naik kelas dari Emerging Market menjadi Developed Market pada Mei 2027.

Sebelumnya, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai evaluasi tahunan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal dalam negeri bukan sekadar menguji aspek teknis pengelolaan indeks. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ujian besar bagi integritas, tata kelola, serta kepercayaan (trust) investor global terhadap bursa saham tanah air.

Direktur Riset CORE Indonesia, Etika Karyani Suwondo, mengatakan bahwa upaya pemerintah maupun regulator untuk memperbaiki sejumlah aturan dalam waktu singkat belum tentu bisa langsung mengubah penilaian investor global secara instan.

“Masalah MSCI bukan sekadar persoalan teknis indeks, tetapi sudah menjadi trust issue. Aturan bisa saja diperbaiki sebelum 17 Agustus, tetapi kepercayaan investor tidak bisa dipulihkan hanya melalui konferensi pers. Pasar perlu melihat adanya sanksi, transparansi, dan konsistensi kebijakan,” kata Etika kepada Liputan6.com, Senin (22/6/2026).

Meski begitu, ia memandang skenario paling mungkin yang akan dilaporkan MSCI adalah status Indonesia yang diproyeksikan tetap berada pada level pasar berkembang (emerging market). Hal ini merujuk pada laporan MSCI yang dijadwalkan diumumkan pada Selasa, 23 Juni 2026.

“Base case saya, Indonesia tetap dipertahankan sebagai emerging market,” ujar Etika.

Namun, sejumlah catatan penting dan proses peninjauan diperkirakan akan tetap berlanjut oleh lembaga pemeringkat internasional tersebut.

“MSCI kemungkinan masih mempertahankan status review, termasuk pembekuan sebagian perlakuan indeks, dengan catatan yang lebih tegas terkait transparansi, free float, struktur kepemilikan saham, dan kualitas pembentukan harga di pasar,” tuturnya.

Di sisi lain, Etika menilai masih ada ruang bagi pemerintah dan otoritas pasar modal untuk memperbaiki persepsi investor dalam jangka pendek.

Langkah konkret yang dapat ditempuh antara lain memperkuat transparansi kepemilikan saham yang beredar di publik (free float), membuka informasi mengenai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner), memperketat pengawasan terhadap transaksi yang terindikasi terkoordinasi, serta mewajibkan keterbukaan informasi dalam bahasa Inggris.

Ia menambahkan, reformasi yang cepat, tegas, dan terukur akan menjadi sinyal penting bagi investor internasional bahwa Indonesia serius membenahi kualitas serta kredibilitas pasar modalnya.