Hasil Temuan Kejagung soal Mark Up Motor Listrik BGN

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung memastikan pengadaan motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai sekitar Rp 1,1 triliun diduga sarat rekayasa. Indikasi penggelembungan harga sejak tahap penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menguat.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan nilai mark up masih dihitung penyidik. Namun harga yang digunakan dalam proyek tersebut, dipastikan tak wajar.

“Mark up-nya sedang kami hitung secara pasti. Tapi sudah pasti kami pastikan bahwa harganya tidak wajar,” kata Syarief kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, dugaan mark up terlihat dari proses penyusunan HPS yang dilakukan secara melawan hukum. Harga tak dibentuk melalui mekanisme pengadaan yang normal dan kompetitif.

“Pembentukan HPS dilakukan secara melawan hukum. Jadi dikondisikan, tidak seperti riil apa adanya sehingga tidak mendapatkan harga yang kompetitif,” ujarnya.

Syarief menyebut nilai anggaran pengadaan motor listrik itu mencapai sekitar Rp 1,1 triliun. Sedangkan nilai HPS per unit kendaraan hampir sama dengan harga pengadaan.

“Sekitar Rp 47 juta kurang lebih per unit,” katanya.

Dalam perkara ini, penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya aliran keuntungan kepada tersangka lain, yakni mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung (LP).

“Itu masih kita cari, masih kita pelajari terus,” ujar Syarief.

Dia mengatakan, penyidik juga mengonfirmasi ribuan motor listrik yang menjadi objek perkara saat ini tersimpan di sebuah gudang di kawasan Sentul, Jawa Barat.

“Betul, itu salah satu tempat gudang motor yang sekarang ini berada,” katanya.

Menurut Syarief, PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) menjadi pihak yang mengendalikan pengadaan tersebut. Dalam prosesnya, PT YAT mengakuisisi PT Adlas yang kemudian digunakan sebagai sarana pelaksanaan proyek.

“PT YAT ini mengakuisisi PT Adlas sehingga digunakan sebagai sarana oleh tersangka untuk melakukan pengadaan secara melawan hukum,” jelasnya.

Adapun nama PT Emo yang selama ini dikaitkan dengan motor listrik dalam proyek tersebut, menurut Syarief, bukan perusahaan yang terlibat dalam pengadaan.

“PT Emo enggak ada. Itu hanya merek saja, nama merek yang dibuat,” tegasnya.