Operasi Yustisi Tak Efektif, Jokowi: Masih Cari Jurus lain

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi menilai operasi Yustisi (identitas) kependudukan yang biasanya dilakukan setelah Lebaran setiap tahun dianggap tidak efektif.  Karena itu, Pemrov DKI tengah mencari sistem lainnya yang lebih sesuai.

"Kita hitung memang tidak efektif. Nyatanya kan juga tambah-tambah (penduduk). Ini baru dalam proses. Ada alternatif lain akan kita coba," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2013).

Ia menjelaskan operasi Yustisi yang telah diadakan bertahun-tahun tidak memberikan hasil yang nyata. Malah urbanisasi terus melonjak. Jokowi mengaku masih mencari jurus atau sistem yang dapat menekan bertambahnya penduduk DKI.

Namun, saat ini ia mengatakan belum ada penghapusan Operasi Yustisi. Melainkan masih terus dicoba dan dievaluasi keefektifannya.

"Akan kita coba. Tapi paling nggak kita nggak rutinitaslah. Karena kalau itu terbukti itu efektif, nggak apa-apa, akan kita pakai. Karena memang belum ketemu jurus yang lain. Kalau ketemu jurus lain, nanti akan kita sampaikan," jelas mantan Walikota Solo itu.

Karena itu, ia menegaskan hal yang dapat dilakukan Pemrov DKI saat ini adalah lebih meningkatkan sosialiasi kependudukan terhadap warga. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI akan melakukan Bina Kependudukan kepada masyarakat yang mensyaratkan agar warga yang menetap di Jakarta lebih dari setahun harus memiliki KTP DKI.

Sedangkan jika kurang dari itu wajib membuat surat domisili sementara. Hal itu berdasarkan pada pasal 94 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan lebih ditingkatkannya pembinaan kependudukan terhadap warga, maka diharapkan masyarakat lebih memahami mengenai aturan domisili.  "Jadi biar masyarakat tahu aturan tinggal di Jakarta," tukas Jokowi. (Adi/Ism)