Empat Rektor Kampus Ini Dipanggil DPR Bahas Kasus Kekerasan Seksual Secara Tertutup

Liputan6.com, Jakarta - Komisi X DPR menggelar rapat tertutup bersama kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), dan empat rektor yang berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Adapun kehadiran kampus tersebut untuk membahas kasus dugaan kekerasan seksual yang sempat menyita perhatian publik.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menegaskan, rapat tersebut digelar secara tertutup.

"Supaya rapatnya lebih bisa mengeksplorasi berbagai hal yang mungkin menyangkut nama-nama ataupun, mungkin lebih bagus tertutup ya? Iya baik kita lakukan rapat ini tertutup untuk umum," kata dia saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan pantauan, terlihat Rektor UI Herry Hermansyah, Dekan FH UI Parulian Paidi Aritonang serta perwakilan dari BEM FH UI.

Selain itu, hadir pula Rektor ITB Irwan Meilano dan Andryanto Rikrik Kusmara. Kemudian dari Unpad dihadiri langsung Rektor Arief Sjamsulaksan Kartasasmita. Sementara IPB dihadiri oleh Wakil Rektor Deni Noviana.

"Ini terima kasih kepada UI yang membuat kita pada hari ini bisa silaturahmi halal bihalal," kata Hetifah.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Aliansi BEM seluruh Universitas Indonesia (UI) mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk ikut turun tangan dalam menangani terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan belasan mahasiswa Fakultas Hukum atau FH UI di grup percakapan.

"Sebagai pemegang otoritas tertinggi pendidikan di Indonesia, Menteri Pendidikan Tinggi tidak boleh diam. Kami meminta kementerian turun tangan agar kasus ini tidak dipetieskan oleh birokrasi kampus," kata Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo di Depok, Selasa (14/4/2026).

Dia menuturkan, Kemendiktisaintek bisa menurunkan tim khusus untuk memeriksa kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI. 

"Periksa mengapa kasus 16 mahasiswa ini bisa terjadi dan mengapa banyak kasus lama yang menggantung tanpa kejelasan," ungkap Dimas.

Selain itu, dia menuturkan, jika memang ada unsur pidana, dipastikan tak ada campur tangan pihak manapun.

"Pastikan proses hukum bersih dari campur tangan pihak manapun, termasuk klaim backing-an yang dibanggakan para pelaku," jelas Dimas.

Pihaknya pun mendesak Dewan Guru Besar Universitas Indonesia segera menggelar sidak etik untuk mengadili 16 tersangka kekerasan seksual secara transparan dan akuntabel. 

"Kami menuntut Rektor UI segera mengeluarkan SK pemberhentian tetap terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan Rektor No. 5 Tahun 2024," ungkap dia.

"Kami meminta pembekuan para pelaku dalam seluruh struktur IKM UI secara permanen," kata Dimas.