Tegaskan FKPPI Bukan Partai Politik, Pontjo Sutowo: Ini Adalah Kekuatan Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Pontjo Sutowo menegaskan pentingnya memperkuat silaturahmi sekaligus membangun kesamaan pandangan dalam menghadapi tantangan bangsa.

Hal itu disampaikan dalam acara halal bihalal FKPPI di Griya Ardhya Garini, Jakarta Timur, Rabu (15/4/2026).

"Intinya adalah mempererat silaturahmi. Tapi silaturahmi juga kita gunakan untuk membangun kesamaan pandangan. Apa masalah kita, bagaimana kita ke depan," kata Pontjo di lokasi.

Ia mengatakan esensi Indonesia adalah kemerdekaan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar entitas negara. Menurutnya, meski penjajahan fisik telah berakhir sejak proklamasi, tetapi penjajahan mental masih berlangsung hingga kini.

"Tanpa pembebasan mental, maka rakyat Indonesia tidak akan pernah merdeka. Dia akan menjadi terjajah dalam bentuk penjajahan yang baru," ujarnya.

Pontjo menyebut FKPPI memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat pembebasan sebagai bagian dari nilai perjuangan UUD 1945. Ia juga menilai perjuangan saat ini membutuhkan pendekatan sosial, bukan lagi kekuatan senjata.

"Bentuk penjajahan hari ini justru memerlukan kekuatan sosial untuk melawan, tidak dalam bentuk senjata tetapi dalam bentuk perjuangan sosial," katanya.

Menanggapi isu FKPPI akan menjadi partai politik, Pontjo menegaskan organisasinya tetap sebagai kekuatan sosial, bukan sebagai partai politik.

"FKPPI bukan partai dalam konteks undang-undang, tapi FKPPI adalah kekuatan masyarakat," tegasnya.

Dia  menambahkan, gerakan besar dalam sejarah Indonesia lahir dari partisipasi masyarakat, bukan semata dari partai politik. Untuk itu FKPPI akan fokus menggalang kekuatan rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan yang utuh, baik secara mental, ekonomi, maupun politik.

Pontjo juga menyoroti pentingnya peran cendekiawan dalam pembangunan bangsa. Ia menilai pendapat yang disampaikan dari kalangan akademisi tidak boleh dianggap sebagai upaya makar.

"Pendapat itu tidak boleh diartikan lain. Tidak ada makar itu," katanya.

Ia mengajak media dan masyarakat untuk kembali menggelorakan semangat kemerdekaan secara substantif, bukan sekadar pencitraan politik.

"Tidak ada bangsa bisa maju dengan pencitraan. Harus dengan pemikiran yang jernih dan moral yang kuat," pungkasnya.