Pramono di Depan Ribuan PPSU Usai Heboh Laporan Warga Direspons Foto AI: Mencoreng Wajah Jakarta

Pramono menyebut perlunya pembenahan sistem dan tata kelola, khususnya terkait mekanisme pelaporan dan unggahan hasil kerja di lapangan agar lebih transparan.

Diterbitkan 15 April 2026, 11:26 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Gubernur DKI adakan pertemuan karena kasus laporan warga Kalisari dengan foto rekayasa AI.
  • Pemprov DKI akan perbaiki sistem pelaporan, verifikasi, dan batasi akses unggahan.
  • Perubahan pola kerja PPSU diharapkan fokus pada kerja riil demi wajah Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumpulkan ribuan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hingga perangkat wilayah dalam forum Town Hall Meeting. Hal ini menyusul kasus laporan warga di Kalisari yang ditindaklanjuti dengan foto hasil rekayasa artificial intelligence (AI).

Dalam pertemuan tersebut, Pramono menyebut perlunya pembenahan sistem dan tata kelola, khususnya terkait mekanisme pelaporan dan unggahan hasil kerja di lapangan agar lebih transparan dan akurat.

“Maka kami memperbaiki sistem dan tata kelola yang lebih baik, transparan, terbuka. Karena bagaimanapun masukan, pendapat, saran, kritik dari warga Jakarta adalah modal bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan diri,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia menyampaikan, kasus manipulasi tindak lanjut laporan warga di Kalisari menjadi peringatan keras bagi Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, kasus tersebut dinilai telah mencoreng wajah Jakarta di mata publik.

“Walaupun setelah kami dalami berbagai persoalan, termasuk yang di Kalisari, memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta. Dan kami, saya sebagai Gubernur, tidak mau itu terulang kembali, sehingga tidak ada ruang untuk itu bisa diulang kembali,” jelas dia.

Pramono menyebut, salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ke depan adalah memperketat sistem verifikasi laporan, termasuk membatasi akses unggahan hanya kepada pihak yang berwenang.

“Jadi yang berhak meng-upload ialah yang boleh meng-upload. Makanya sistemnya diperbaiki,” kata dia.

 

Perubahan Pola Kerja

Pramono juga menyoroti pentingnya perubahan pola kerja di internal PPSU dan jajaran pemerintah wilayah, agar tidak sekadar memenuhi administrasi, melainkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar memberikan atau menyenangkan pimpinan, tetapi kerja riil di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, perbaikan sistem tidak akan berjalan tanpa koordinasi yang solid antar perangkat daerah, mengingat PPSU merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah.

“Saya merasa sebagai Gubernur enggak bisa kerja sendirian. Enggak akan berhasil tanpa support dukungan misalnya dari PPSU dan sebagainya. Jadi PPSU adalah ujung tombak dari wajah Jakarta ke depannya,” kata Pramono.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6