Gibran Respons Usulan JK Naikkan Harga BBM: Maaf, Tidak Sejalan dengan Arahan Bapak Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons usulan Jusuf Kalla (JK) agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi global Timur Tengah. Menurutnya, usulan itu tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM. Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo," kata Gibran, Kamis (9/4/2026).

Gibran menyatakan, secara jelas dan tegas Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil.

"Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain," jelas Gibran.

Selain itu, lanjut Gibran, pemerintah juga tengah berupaya melakukan akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong.

"Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah," dia menandasi.

Sebagai informasi, usulan JK agar harga BBM disesuaikan di tengah situasi global yang bergejolak disampaikan di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026). Tujuannya, demi mengurangi defisit keuangan negara akibat subisidi yang membengkak akibat harga BBM dunia yang melonjak.

"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," tutur JK.

JK berpandangan, tidak naiknya harga BBM memang baik tapi hanya untuk sementara waktu. Sebab dalam jangka panjang, tentu akan berdampak pada keuangan negara.

"Memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang (semakin) besar," JK menutup.