Hari Terakhir Sampaikan LHKPN, KPK: 91,23 Persen Penyelenggara Negara Sudah Melapor

Liputan6.com, Jakarta - KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, hari ini Selasa (31/3/2026) menjadi hari terakhir dari tenggat waktu menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, hingga 30 Maret 2026, sebanyak 91,23% atau sekitar 393.922 dari total 431.785 Wajib Lapor telah menyampaikan laporan kekayaannya.

"Ini menjadi momentum krusial untuk menguji komitmen integritas para pejabat publik. Kepatuhan terhadap LHKPN tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi indikator nyata transparansi dan akuntabilitas atas jabatan publik yang diemban oleh seorang Penyelenggara Negara (PN)," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Budi memandang, adanya data LHKPN dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi. Selain itu, LHKPN juga memiliki fungsi strategis dalam membuka akses kontrol publik.

"Melalui pelaporan berkala mulai dari awal menjabat, pelaporan tahunan, hingga akhir masa jabatan, masyarakat juga dapat memantau potensi konflik kepentingan serta mengidentifikasi indikasi peningkatan kekayaan yang tidak wajar," ucap dia.

Budi menambahkan, KPK melalui Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) LHKPN terus melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif.

"Nantinya, terhadap penyelenggara negara dan wajib lapor yang belum melaporkan atau menunda kewajiban, KPK akan mengirimkan surat pengingat serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat penyelesaian pelaporan," terang dia.

Budi mewanti, keterlambatan menyampaikan LHKPN memiliki sanksi administratif yang berada pada pimpinan instansi atau atasan langsung masing-masing dari penyelenggara negara.

"Peran pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, hingga BUMN/BUMD menjadi kunci dalam memastikan disiplin kepatuhan, termasuk dalam pemberian sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam pelaporan LHKPN secara benar, lengkap, dan tepat waktu," tutur Budi.

Berdasarkan angka saat ini, yakni 91,23% penyelenggara yang sudah melapor, Budi menilai hal itu menjadi cermin peningkatan kesadaran pejabat publik terhadap pentingnya transparansi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Bagi mereka yang belum, Budi mengimbau seluruh pimpinan instansi untuk aktif melakukan pemantauan dan memastikan seluruh jajaran PN/WL segera menuntaskan kewajiban pelaporan sebelum batas waktu berakhir.

"Kepatuhan kolektif ini menjadi pondasi penting dalam membangun budaya integritas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara," pesan Budi menandasi.

Sebagai informasi, secara sistem KPK masih menunggu hingga batas akhir hari ini, Selasa 31 Maret 2026 sampai dengan pukul 23.59 WIB, untuk dapat dinyatakan penyampaian LHKPN tepat waktu.

Diketahui, pada LHKPN bidang yudikatif dengan capaian 99,92% dari 19.021 wajib lapor. Disusul sektor eksekutif sebesar 92,51% dari 346.214 wajib lapor, serta BUMN/BUMD sebesar 89,7% dari 46.119 wajib lapor.

Sementara itu, sektor legislatif masih menjadi perhatian dengan tingkat pelaporan yang baru mencapai 64,9% dari 20.431 wajib lapor.