KLH Susun Peta Jalan Transisi Energi dan Pengendalian Deforestasi Hutan pada 2030

Liputan6.com, Jakarta - KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup menyusun konsep strategis tentang Peta Jalan untuk Transisi dari Bahan Bakar Fosil secara Adil, Tertata, dan Merata (Transition Away from Fossil Fuels/TAFF in a Just, Orderly, and Equitable Manner), dan Peta Jalan Mengurangi dan Membalikkan Deforestasi, dan Degradasi Hutan pada Tahun 2030.

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Perubahan Iklim KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Irawan Asaad dalam pernyataannya mengatakan, penyusunan konsep ini melibatkan akademisi, CSO, dan pakar individual.

Langkah tersebut diambil melalui dialog dengan melibatkan unsur non-party stakeholders untuk menyelaraskan komitmen iklim global dengan kepentingan kedaulatan energi nasional, dan kepentingan sektor kehutanan.

Dialog diselenggarakan selama dua hari berturut-turut pada Kamis, (12/3/2026) untuk membahas sektor energi, sedankan pada Jumat (13/3/2026) untuk membahas sektor kehutanan. 

Kedua pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH selaku Kepala Sekretariat National Focal Point to the UNFCCC.

"Dialog ini merupakan respons atas surat Brasil selaku Presidensi COP30 yang mengundang kontribusi input para pihak dalam proses penyusunan kedua peta jalan yang diinisiasi Presidensi COP30 sebagai tindak lanjut COP30 di Belem, Brasil tahun 2025 lalu," ujar Irawan, Selasa (17/3/2026), seperti dilansir Antara.

Dialog dilakukan setelah Presidensi Brasil atas inisiatifnya sendiri dalam COP30 mengumumkan proses pengembangan dua Peta Jalan Utama Transisi Menuju Ekonomi Bebas Bahan Bakar Fosil secara Adil, Tertib, dan Merata (Transition Away from Fossil Fuels/TAFF in a Just, Orderly, and Equitable Manner), dan Peta Jalan Hutan dan Iklim untuk Menghentikan dan Membalikkan Deforestasi pada Tahun 2030 (Halting and Reversing Deforestation and Forest Degradation by 2030).

Selanjutnya, Irawan menjelaskan, untuk Peta Jalan TAFF sendiri, meskipun Indonesia berkomitmen pada agenda global, tidak ada formula yang dapat sesuai dengan semua (one fits for all) dan rumusan yang berlaku universal.

Menurutnya, proses transisi harus bersifat nationally determined atau mempertimbangkan kondisi nasional serta tingkat ketergantungan terhadap energi fosil agar tidak mengganggu pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional.

Demikian pula dengan Peta Jalan Mengurangi dan Membalikkan Deforestasi dan Degradasi Hutan, Indonesia menegaskan adanya kondisi-kondisi nasional yang perlu dipertimbangkan (national circumstance), serta mengutamakan akselerasi aksi (accelerated actions), maupun meningkatkan upaya (enhanced efforts) dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sektor kehutanan.

Hal tersebut telah dilakukan sejak ditetapkannya Decision 1/CMA 5 hasil COP29 di Dubai pada 2023, termasuk melalui penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut, kata dia, KLH/BPLH akan menyusun kerangka masukan atau draf konsep peta jalan bersama-sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku pengampu bidang energi dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) selaku pengampu bidang kehutanan.

Pada dokumen final, lanjut dia, nantinya akan disampaikan kepada Presidensi COP30 Brasil dan menjadi landasan posisi nasional Indonesia pada konferensi iklim internasional mendatang, termasuk COP31 UNFCCC pada November 2026 di Antalya, Turki.

Irawan menambahkan, proses penyusunan ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil untuk memastikan dokumen yang dihasilkan bersifat komprehensif dan implementatif di lapangan.

Koordinasi lintas sektor akan diperkuat agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan selaras dengan target pembangunan nasional dan komitmen penurunan emisi yang telah ditetapkan.