KPK Ungkap Sitaan di Kasus Yaqut Cholil Qoumas Lebih dari Rp 100 Miliar

KPK menyita sejumlah aset dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 100 miliar terkait kasus korupsi kuota haji.

Diterbitkan 13 Maret 2026, 14:50 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • KPK sita aset lebih dari Rp 100 miliar terkait korupsi kuota haji mantan Menag.
  • Aset sitaan meliputi uang tunai, mobil, tanah, dan bangunan dalam kasus tersebut.
  • Mantan Menag diduga menerima "fee percepatan" kuota haji khusus dari PIHK.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 100 miliar terkait kasus korupsi kuota haji dengan tersangka mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Hal itu disampaikan saat konferensi pers penahanan pada Kamis (12/3/2026).

“Dalam perkara ini, KPK melakukan penyitaan aset yang nilainya mencapai Rp 100 miliar lebih,” tutur Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Asep mengatakan, aset yang disita terdiri dari uang 3,7 juta dolar Amerika Serikat (USD), Rp 22 miliar, 16 ribu Riyal Arab Saudi (SAR), empat unit mobil, serta lima bidang tanah dan bangunan.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas disebut mendapatkan aliran dana percepatan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk pengisian kuota haji khusus.

Uang tersebut dikumpulkan oleh mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Rizky Fisa Abadi dari PIHK. Pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari hingga Juni 2024.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim KPK, bahwa RFA juga memberikan fee percepatan tersebut kepada YCQ, IAA, serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama," kata Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur dalam konferensi pers, Kamis (12/3/2026).

Modus Pengalihan Kuota Haji

Asep mengatakan Rizky melakukan pertemuan dengan asosiasi PIHK membahas penyerapan kuota haji khusus tambahan sebanyak 640 Jemaah. Rizky kemudian menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK, sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean.

"RFA memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan fee percepatan dari PIHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan T0 atau TX senilai USD 5.000 atau Rp84,4 juta per jemaah," ujar dia.

Dalam mendapatkan kuota itu, kata Asep, Rizky mengalihkan kuota jemaah mujamalah menjadi haji khusus. "Di sinilah mulai terjadi penyimpangan. Beberapa orang dikabarin untuk bisa diberangkatkan tanpa harus antre. Sering kali haji khusus untuk jumlah nilai yang dibayar bervariasi," kata Asep.

Lebih lanjut, Asep menyebutkan permintaan uang percepatan itu akhirnya dibebankan kepada kepada jemaah calon haji khusus mencapai Rp 42,2 juta per orang.

"sejumlah uang kepada para PIHK yang akhirnya dibebankan kepada jemaah calon haji khusus, sekurang-kurangnya sebesar USD 2.500 (Rp 42,2 juta) per jemaah sebagai fee atau commitment fee atau biaya lain, agar dapat memperoleh kuota tambahan haji khusus alias kuota T0 atau TX," tutup Asep.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6