Polri Serahkan Aset Judi Online Rp 58 Miliar ke Negara: Tak Hanya Pidanakan Pelaku

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri mengeksekusi puluhan rekening yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari aktivitas perjudian online, dengan total nilai aset judi online mencapai Rp 58,18 miliar. Eksekusi tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam perkara TPPU.

Petugas juga menyerahkan objek hasil eksekusi berupa harta yang telah dirampas untuk negara kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyerahan ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus implementasi regulasi dalam penanganan aset hasil kejahatan, khususnya dari praktik perjudian online.

Direktur Tindak Pidana (Dirtipid) Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyampaikan, eksekusi aset tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Analisis (LHA) yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penyidik.

Menurutnya, langkah ini juga menjadi bentuk komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah, terutama dalam optimalisasi pemulihan aset atau asset recovery dari tindak pidana.

“Kami menyadari bahwa tindak pidana perjudian online telah menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap tatanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 dalam penanganan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang bersumber dari perjudian online, merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga dilanjutkan dengan perampasan aset hasil kejahatan untuk negara,” tutur Himawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Himawan menyebut, hingga saat ini terdapat 16 laporan polisi yang berasal dari 20 LHA PPATK dan telah diselesaikan hingga tahap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dari perkara tersebut, total aset yang berhasil dirampas dan diserahkan kepada negara melalui Kejagung mencapai Rp 58.183.165.803 yang berasal dari 133 rekening.

Himawan menegaskan, penindakan tidak hanya menyasar penyelenggara atau operator perjudian online, tetapi juga menargetkan aliran dana operasional melalui penerapan Pasal TPPU guna memutus rantai keuangan kejahatan tersebut.

Strategi ini diharapkan mampu menghentikan operasional jaringan perjudian online yang selama ini beroperasi melalui sistem transaksi keuangan digital. Dia turut mengapresiasi berbagai pihak yang telah membantu pengungkapan perkara tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pihak perbankan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan informasi dalam penanganan kasus perjudian online ini,” Himawan menandaskan.