Fraksi PDIP: Butuh Kajian Mendalam Rencana Untuk Penutupan Minimarket Demi Koperasi Desa

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR RI menegaskan bahwa DPR RI tidak pernah menyetujui rencana penutupan ritel modern atau minimarket demi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sebagaimana isu yang beredar di ruang publik.

Sekretaris F-PDIP DPR RI, Dolfie O.F.P, menyampaikan klarifikasi tersebut merespons narasi yang menyebut DPR, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, telah menyetujui usulan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto untuk menghentikan ekspansi minimarket di desa.

“Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik,” kata Dolfie, Senin (23/2/2026).

Dolfie menjelaskan, isu tersebut berasal dari dinamika rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa yang berlangsung pada November 2025. Dalam rapat itu, Mendes PDT menyampaikan pandangan mengenai maraknya minimarket di desa yang dinilai berpotensi menghambat pengembangan Kopdes Merah Putih.

Namun, Dolfie menegaskan, respons yang muncul dalam rapat tersebut bersifat lisan dan bukan keputusan resmi DPR RI.

“Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu.

“Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Dolfie menekankan bahwa F-PDIP memandang setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus melalui kajian yang matang dan berbasis data.

“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembahasan kebijakan semacam itu harus dilakukan secara mendalam di komisi terkait dan mengikuti mekanisme legislasi yang berlaku.

“Serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha,” pungkas Dolfie.