Prabowo: Hukum Tak Boleh jadi Alat untuk Ngerjain Lawan Politik

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras untuk aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Prabowo tak ingin ada penegak hukum menggunakan hukum untuk 'ngerjain' lawan-lawan politik Indonesia.

Hal itu disampaiakn Prabowo di hadapan para ekonom, investor, dan praktisi ekonomi saat acara Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Prabowo menegaskan, sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dia menjamin adanya kepastian hukum (rule of law) yang berlaku di Indonesia. Sebab menurutnya, kepastian hukum menciptakan stabilitas dan memberikan rasa tenang dan aman untuk rakyat.

"Saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tetapi tidak boleh ada miscarriage of justice​​​​​​​. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh! Saya tidak mau, dan saya sudah buktikan ya, saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu (yang keliru)," kata Prabowo tegas.

Seperti diketahui Prabowo memberikan amnesti pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sempat divonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Prabowo juga pernah memberikan abolisi kepada eks menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang telah divonis 4,5 tahun penjara karena kasus impor gula. Hasto dan Tom Lembong, saat Pilpres 2024, berada pada kubu yang berseberangan dengan Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengingatkan jajaran hakim untuk membuat putusan yang tidak dapat memiliki keraguan bahwa itu merupakan putusan yang adil. Presiden menyebut putusan semacam itu sebagai putusan yang beyond a reasonable doubt​​​​​​​.

"Jadi, pengadilan, kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt​​​​​​​. Harus, (dan) tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Kalau ada (keraguan) kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah. Kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu, dan saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab!" ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, rakyat butuh hidup di negara yang aparat penegak hukumnya adil dan menegakkan aturan sesuai hukum yang berlaku.

"Hanya dengan kepastian hukum, kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil," ujarnya.

Menurutnya, hal itu menjadi syarat mutlat bila suatu negara ingin mencapai keberhasilan.

"Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil, dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil," ujar Prabowo. Demikian dikutip dari Antara.