Kejaksaan Dinilai Paling Produktif Tangani Kasus Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini menjadi lembaga penegak hukum paling progresif dan produktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Suparji, meskipun secara teori lembaga penegak hukum lain memiliki kewenangan yang sama, kinerja Kejaksaan dinilai paling menonjol dalam menjawab tantangan penegakan hukum saat ini.

“Menindak korupsi itu sekarang seperti memancing di kolam ikan. Pasti ikannya itu ada. Mencari koruptor itu mudah sekali karena korupsi ada di mana-mana. Namun saat ini, yang paling produktif adalah kejaksaan,” ujar Suparji dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia bertajuk Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-Lembaga Negara, Ahad (8/2/2026).

Suparji menilai persepsi publik yang menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga hukum paling unggul bukan muncul tanpa dasar. Menurutnya, pandangan tersebut merupakan refleksi dari kinerja nyata Kejagung di lapangan.

Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian memiliki kewenangan yang luas dalam penindakan perkara korupsi, progresivitas Kejaksaan dinilai lebih konsisten dan terukur dalam mengeksekusi perkara-perkara besar.

“KPK memiliki fokus khusus, Kepolisian juga punya kewenangan besar bahkan sebagai penyidik utama. Namun, saat ini semuanya kembali pada kemauan dan progresivitas lembaga tersebut. Kejaksaan telah menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi,” tambahnya.

Secara yuridis, Suparji menjelaskan kekuatan Kejaksaan bertumpu pada asas dominus litis, di mana jaksa berperan sebagai pengendali perkara. Kewenangan atributif yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan memungkinkan institusi tersebut terlibat sejak tahap penyidikan perkara tertentu, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana dan pemulihan aset negara.

Namun, Suparji menegaskan keberhasilan Kejagung tidak semata-mata ditopang oleh kewenangan hukum. Ia menyoroti adanya transformasi internal yang signifikan di tubuh Korps Adhyaksa, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia.

“Keberhasilan ini bukan sekadar keberanian, komitmen, dan kemauan. Kejaksaan secara sadar melakukan perbaikan diri. Banyak jaksa yang terus meningkatkan kapasitas intelektualnya hingga bergelar doktor dan profesor. Hal inilah yang membuat penegakan hukum mereka lebih tajam dan berkualitas,” jelasnya.