Pakar Hukum: Jaksa Tak Wajib Serahkan Audit BPK ke Pengacara Terdakwa

Liputan6.com, Jakarta - Pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menyatakan jaksa penuntut umum tidak memiliki kewajiban menyerahkan barang bukti, termasuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP, kepada kuasa hukum terdakwa sebelum tahap pembuktian di persidangan.

Menurut Suparji, barang bukti dapat disampaikan jaksa pada saat sidang pembuktian perkara.

Hal itu disampaikannya menanggapi permintaan kuasa hukum Nadiem Makarim agar jaksa menyerahkan dokumen audit BPK/BPKP, yang ditolak jaksa dengan alasan tidak ada kewajiban dan dikhawatirkan disalahgunakan.

"Memang tidak ada kewajiban jaksa (menyerahkan bukti ke pengacara Nadiem). Kewajiban jaksa adalah membuktikan dakwaannya,” kata Suparji.

Ia menjelaskan, perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim merupakan proses hukum yang telah melalui tahapan penyelidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam tahap persidangan, beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum.

“Ini sudah melalui tahap penyelidikan, pemeriksaan di persidangan, maka dalam persidangan ini beban kewajiban ada di jaksa. Salah satu beban kewajibannya adalah membuktikan unsur kerugian keuangan negara,” ujar Suparji.

Menurutnya, unsur kerugian keuangan negara dapat dibuktikan melalui berbagai alat bukti, salah satunya hasil audit BPK. Bukti tersebut nantinya harus ditunjukkan jaksa di persidangan untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan.

Terkait pembuktian kerugian negara, Suparji menilai dasar pembuktian tidak hanya terbatas pada audit BPK, tetapi juga dapat melalui keterangan ahli.

“Nah ini yang bisa di-challenge pengacara dan terdakwa (Nadiem). Apakah betul perhitungan kerugian negara, apa betul itu kerugian negara. Saya kira hakim akan memberi ruang yang seimbang (bagi jaksa dan pengacara),” jelasnya.

Menanggapi pernyataan kuasa hukum Nadiem yang menyebut tidak akan hadir di persidangan apabila tidak diberikan dokumen audit BPK, Suparji menilai langkah tersebut sebagai bagian dari strategi pembelaan.

“Saya kira itu hal yang biasa yang dilakukan pengacara. Kan dari awal selalu itu yang ingin dipatahkan pengacara Nadiem, bahwa tidak ada kerugian negara, dan sudah diaudit secara rutin,” kata Suparji.

Suparji menambahkan, upaya praperadilan yang diajukan pihak Nadiem sebelumnya juga telah dipatahkan kejaksaan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan penetapan tersangka terhadap Nadiem adalah sah.

"Mereka (Nadiem) punya keyakinan tidak ada perbuatan yang menyebabkan kerugian negara, tapi jaksa punya pandangan berbeda bahwa ada kerugian negara bahkan audit investigasi,” ujarnya.

Suparji menegaskan, pembuktian kerugian negara dalam perkara korupsi tidak hanya bergantung pada dokumen audit tertulis.

“Tidak hanya dari materi kertas tertulis, tapi keterangan ahli juga,” kata Suparji.