Update Bencana di Aceh: 155 Ribu Warga Masih Mengungsi, Pemerintah Pacu Pembangunan Huntara

Liputan6.com, Jakarta - Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh melaporkan sebanyak 155.193 jiwa atau 49.800 kepala keluarga (KK) hingga kini masih bertahan di pengungsian setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025. Para pengungsi tersebut kini menempati ratusan titik pengungsian yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

"Pengungsi tersebar di 988 titik lokasi pengungsian di berbagai kabupaten/kota," kata Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, di Banda Aceh dikutip dari Antara, Rabu (14/1/2026).

Murthalamuddin menjelaskan, jumlah pengungsi terbanyak tercatat di Kabupaten Aceh Utara dengan 67.876 jiwa, disusul Aceh Tamiang sebanyak 26.040 jiwa, Gayo Lues 19.906 jiwa, dan Pidie Jaya 14.794 jiwa.

Selain itu, sejumlah pengungsi yang masih bertahan juga tercatat di Aceh Timur 8.507 jiwa, Aceh Tengah 8.021 jiwa, Bireuen 5.895 jiwa, Bener Meriah 2.116 jiwa, Nagan Raya 1.763 jiwa, Lhokseumawe 138 jiwa, serta Kabupaten Pidie 137 jiwa.

Selain itu, Murthala juga memaparkan bahwa banjir dan longsor telah menyebabkan kerusakan signifikan pada pemukiman warga. Sebanyak 148.819 unit rumah dilaporkan terdampak, dengan rincian 64.740 unit rusak ringan, 40.114 unit rusak sedang, serta 29.755 unit rusak berat, 1.942 unit hilang.

Ia menegaskan, pemerintah bersama unsur terkait saat ini terus memacu pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang masih bertahan di pengungsian.

Hal ini dilakukan sembari menjalankan persiapan pembangunan hunian tetap (huntap) agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menempati rumah yang layak dan aman.

"Pemerintah terus berupaya memastikan pemulihan berjalan bertahap dan berkelanjutan, sehingga masyarakat terdampak bisa kembali hidup normal dengan kondisi hunian yang lebih layak,” tutup Murthalamuddin.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi terdampak, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah mencapai 1.189 jiwa berdasarkan pembaruan data per Senin 12 Januari 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, korban meninggal dunia tersebut terdiri dari 550 jiwa di Aceh, 375 jiwa di Sumatera Utara, dan 231 jiwa di Sumatera Barat. Selain itu, terdapat 33 jiwa lainnya masih dalam proses identifikasi.

"Tidak hanya korban jiwa, BNPB juga mendata 141 orang  dinyatakan hilang, sementara 195.542 jiwa terpaksa mengungsi dari rumah mereka ke tempat yang lebih aman," ujar Abdul, melansir Antara, Rabu (14/01/2025).

"Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi, yaitu mencapai 67.876 jiwa," sambung dia.

Kondisi infrasturktur pun sangat terpengaruh, BNPB tidak hanya berfokus untuk mengaktualisasi data dampak bencana selama status darurat di berbagai daerah berlaku, namun juga memperpanjang masa tanggap darurat di enam kabupaten di Provinsi Aceh.

"Pemerintah juga terus memastikan percepatan pemulihan dalam fase transisi darurat di pulugan kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata Abdul.

Dalam pernyataannya, Abdul juga menyatakan dalam fase pemulihan tersebut memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur vital di tiga provinsi terdampak.

"Dari rencana pembangunan 270 jembatan Bailey, telah terpasang 20 unit jembatan, sementara unit lainnya dalam proses pemasangan," terang dia.

"Hingga kini, sebanyak 20 unit jembatan telah terpasang dan 10 unit lainnya dalam proses pemasangan," sambung Abdul.

Untuk mempercepat pembukaan akses wilayah, pemerintah telah mengirimkan 117 unit jembatan Aramco ke Provinsi Aceh. Salah satu jembatan yang kini telah dapat dilalui kendaraan roda empat adalah Jembatan Bailey Jamur Ujung di ruas jalan Bireuen-Takengin.

Selain itu, progres perakitan Jembatan Krueng Pelang di Aceh Tengah yang telah mencapai 80 persen penyelesaian, disertai dengan proses normalisasi sungai dan pembersihan fasillitas publik dilakukan secara terpadu oleh unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Selain membuka akses wilayah dan pembersihan fasilitas publik, BNPB juga mempercepat pembangunan rumah hunian sementara (huntara) dan hunian tetap.

"Penanganan sektor pemukiman difokuskan pada 49.296 rumah kategori rusak berat dan target pembangunan 27.575 unit huntara," kata Abdul.