Ada Peringatan Keras Menhaj Ke 1.600 Calon Petugas Haji, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf memaparkan sejumlah peringatan keras kepada 1.600 calon petugas haji yang tengah menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan (diklat) di Asrama Haji Pondok Gede. Salah satunya untuk tidak main-main dalam bertugas melayani para jemaah haji.

Dia menegaskan bahwa pertaruhan nama baik negara ada di pundak ribuan calon petugas haji tersebut.

"Keberhasilan Anda melayani jamaah adalah 60 persen dari keberhasilan kami. Namun ingat, kegagalan bapak ibu sekalian, 100 persen menjadi sebab kegagalan kami," tutur Gus Irfan saat apel pagi di Jakarta, dilansir dari Antara.

Pernyataan Gus Irfan di hadapan 1.600 peserta, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, tenaga kesehatan, hingga jurnalis tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, tahun 2026 ini menjadi momen krusial lantaran menjadi tahun pertama Kementerian Haji dan Umrah memegang kendali penuh atas proses haji Indonesia secara mandiri.

Dia menilai, 1.600 orang itu adalah orang-orang terpilih yang telah menyisihkan lebih dari 100 ribu pendaftar dalam proses seleksi ketat akhir tahun 2025 lalu. Sehingga, diharapkan kinerja yang dihasilkan pun semakin maksimal.

Dalam arahannya, Gus Irfan juga menekankan disiplin waktu adalah harga mati. Dia tidak ingin lagi mendengar laporan adanya petugas yang acuh tak acuh terhadap situasi di Arab Saudi nanti.

"Negara harus hadir dalam setiap situasi jamaah. Anda adalah wakil negara," jelas dia.

Menhaj Mochammad Irfan Yusuf juga menyatakan, kementeriannya akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran maupun penyelewengan anggaran dan jabatan dalam penyelenggaraan haji, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.

“Saya tekankan kepada tim yang berangkat, jangan ada pemikiran mendapatkan satu rupiah pun dari apa yang kita kerjakan, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi,” kata Gus Irfan dalam kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Penyerahan Anggaran Operasional Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Dia mengingatkan, seluruh dana jamaah haji harus dibelanjakan secara tepat sesuai kebutuhan dan dikelola secara akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan dan kemaslahatan jemaah.

“Uang jemaah ini harus kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memastikan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya pengelolaan dana haji benar-benar akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Orientasi utama kita adalah kepentingan dan kemaslahatan jamaah haji,” ungkapnya. 

Gus Irfan mengulas, perputaran dana haji di setiap tahunnya sangatlah besar, yakni mencapai sekitar Rp 18 triliun, Sehingga, pengelolaannya menuntut tanggung jawab yang tidak hanya bersifat administratif, namun juga moral dan spiritual.

“Pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat,” ujar Irfan.

Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, Menhaj Irfan Yusuf menyebut terdapat dua direktorat yang memiliki kewenangan penegakan hukum di Kemenhaj, yakni Inspektorat Jenderal dan Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Saya berikan kewenangan penuh kepada Irjen dan Ditjen Pengendalian untuk melakukan penegakan hukum jika diperlukan,” terangnya.

Tidak ketinggalan, dia menekankan bahwa dana umat harus dikelola dengan baik, agar kepercayaan jemaah terhadap penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga.

“Pengelolaan dana umat harus dikelola sebaik-baiknya, serapi-rapinya,” Gus Irfan menandaskan.

Adapun peringatan tersebut sejalan dengan evaluasi penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya, di mana kedisiplinan petugas di sektor-sektor krusial seperti Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna) kerap menjadi sorotan.

Pada seleksi petugas haji Desember 2025 lalu, sistem Computer Assisted Test (CAT) dan tes wawancara psikologi telah diperketat untuk menyaring petugas yang tidak hanya kompeten secara teknis, namun juga memiliki mentalitas pelayanan yang kuat.

Tahun ini, rasio petugas dibanding jemaah juga sedikit ditingkatkan untuk memastikan respons cepat di lapangan.