Aceh Mulai Susun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Target Rampung Januari 2026

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Aceh mulai menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di tanah rencong.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) ditargetkan rampung pada Januari 2025.

"Penyusunan R3P merupakan tugas strategis pemerintah Aceh sebagai dasar pengusulan penanganan pascabencana ke pemerintah pusat," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir, di Banda Aceh, melansir Antara, Jumat (2/12/2026).

Dia menegaskan, pemerintah Aceh hanya bertugas menyusun R3P, tim ini bekerja berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh kabupaten/kota terdampak. Seluruh datanya segera diusulkan ke pemerintah pusat.

Nasir menargetkan, dokumen R3P tersebut dapat diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian dan lembaga terkait lainnya paling lambat 20 Januari 2026.

Menurutnya, seluruh dampak bencana banjir dan longsor Aceh harus masuk dalam dokumen R3P, mulai dari kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan permukiman, hingga aset milik desa, kabupaten, dan provinsi.

"Semua hal yang terdampak harus terdata. Kita menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan pada tahun 2028," pungkas M Nasir.

Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jarwansah mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Jarwansah menilai, berdasarkan kondisi lapangan, penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh berpotensi memakan waktu hingga lima tahun.

Dia menegaskan, seluruh kerusakan akibat bencana harus dimasukkan ke dalam dokumen R3P. Karena, jika sudah ditetapkan secara nasional, maka tidak ada lagi ruang untuk penambahannya.

"Apa yang terdampak harus tertuang semua dalam R3P, jangan sampai ada yang terlewat, baik rumah warga, aset desa, aset kabupaten, hingga aset provinsi," ucap dia.

"Kalau sudah ditetapkan secara nasional dan ada yang luput, maka tidak bisa lagi dimasukkan," tandas Jarwansah.

Sebelumnya, Pondok Pesantren Darul Mukhlisin yang sempat viral terkepung material gelondongan kayu dari banjir bandang di Aceh Tamiang pada 26 November 2025. Kondisinya kini telah bersih dari tumpukan kayu.

Dilansir Antara, Jumat (2/1/2026), melalui dokumentasi terbaru yang diterima Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, terlihat perubahan signifikan. Halaman pesantren dan masjid yang dulunya terkepung kayu kini telah lapang serta tidak ada lagi potongan kayu besar yang menghalangi jalan.

Deretan alat berat yang selama ini bekerja tanpa kenal lelah, siang dan malam di bawah minimnya penerangan, kini terparkir rapi, menandakan misi pembersihan utama telah tuntas.

Masjid pesantren yang sempat viral karena keteguhannya berdiri di tengah terjangan banjir pun kini tampak berdiri bersih dan kokoh. Bangunan suci itu tidak lagi terkepung kayu, tetapi telah menjadi tempat bernaung yang nyaman bagi para petugas dan relawan yang beristirahat.

Meskipun di luar area pesantren masih terlihat beberapa sisa kayu yang mengering, kondisi di dalam lingkungan pendidikan tersebut sudah jauh lebih tertata. Kerja keras lintas unsur yang melakukan pembersihan terpadu dengan koordinasi ketat membuahkan hasil nyata.

Walaupun saat ini sarana pendidikan belum sepenuhnya dapat difungsikan kembali, bersihnya area dari material kayu menjadi secercah harapan. Pemerintah terus menargetkan untuk mengembalikan denyut nadi ibadah dan pendidikan di Darul Mukhlisin agar para santri dapat segera kembali menimba ilmu dengan tenang.